SERGAP.CO.ID
JAkARTA, || Kasus Covid 19 di Daerah Provinsi DKI Jakarta kini menembus angka 1.170 kasus aktif. Data tersebut berdasarkan rilis pemerintah DKI, terhitung saat Natal 25 Desember 2021 yang berada di angka 377. Kini bertambah 793 kasus aktif dalam kurun waktu 13 hari saja.
Kasus aktif covid 19 tersebut di tanggapi anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni, ia menyatakan bahwa, bahwa ini peringatan serius bagi pemerintah, terutama pembelajaran tatap muka yang sudah dimulai hingga 100% kehadiran ditengah masa pandemi ini.
“Kenaikan kasus positif Covid 19 ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak, tidak hanya Pemprov DKI Jakarta. Salah satu yang harus segera dievaluasi adalah menyangkut pembelajaran tatap muka (PTM),” ujar Lisda, di Jakarta, saat dihubungi media sergap.co.id, Sabtu, (8/1).
Menurutnya, jika terjadi peningkatan signifikan dan mencemaskan, maka pemerintah harus mengambil kebijakan tegas dan pintas untuk memutus rantai penularan covid 19.
“Jika memang belum bisa (PTM) kenapa harus dipaksakan. Karena jika ada penambahan kasus yang signifikan, tentunya ini membahayakan bagi para siswa, dan rantai penularan akan terus bertambah. Anak kita bukan kelinci percobaan.,” tegasnya.
Selanjutnya, politisi asal Sumatera Barat ini berharap adanya peran aktif dari Kementrian Perempuan dan Perlindungan anak (KPPA) agar segera mengambil sikap terkait kebijakan SKB 4 Menteri tersebut.
“Seharusnya Kementrian PPA mengambil sikap yang tegas, agar SKB 4 Menyeri tersebut tidak membahayakan bagi anak-anak kita. Dengan situasi seperti sekarang ini. Padahal jelas-jelas kasus (Covid-19) masih saja bertambah,” ungkapnya.
Belum lagi menurutnya, masih banyak sekolah yang tidak melakukan prokes secara ketat, bahkan ada yang melanggar prokes, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak.
“Ada terjadi pelanggaran prokes, seperti guru yang tidak memakai masker, bahkan siswa yang tidak memakai masker tetap diizinkan masuk sekolah. Dalam lingkungan sekolah pun, penggunaan masker juga tidak sepenuhnya, terkadang guru atau siswa malah menurunkan masker saat menerangkan atau berbicara, kan sama saja dengan nggak pakai masker,” terang anggota Fraksi Nasdem.
Lisda berharap, segenap pemangku kepentingan termasuk TNI-Polri harus kembali memperketat pengawasan di ruang publik mengenai ketaatan terhadap protokol kesehatan.
Satgas Covid diharap segera merevisi aturan dengan tidak memberikan dispensasi karantina kepada pejabat yang kembali dari perjalanan ke luar negeri.
“Berbagai pelonggaran harus segera dicermati kembali menyusul trend kasus positif covid19 yang terus meningkat. Jangan sampai mengulang kesalahan yang mengakibatkan ledakan kasus seperti terjadi pada pertengahan tahun 2021 lalu,” sambung mantan pramugari kepresidenan tersebut.
Selain itu, solusi program vaksinasi harus terus digenjot agar dosis kedua bisa segera mencapai 70% dari total populasi, dan juga terhadap anak-anak.
(WH)
