KUPANG, || Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya untuk terus membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah. Pembangunan infrastruktur dinilai menjadi kunci pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah NTT.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan hal tersebut saat membuka Rapat Kerja Jasa Konstruksi dalam Mendukung Mutu Penyelenggaraan dan Pertumbuhan Ekonomi Pelaku Jasa Konstruksi, yang digelar di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Selasa 13 Januari 2026.
Rapat kerja ini turut dihadiri Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, serta para pemangku kepentingan sektor jasa konstruksi dari berbagai unsur.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam membuka akses ekonomi dan layanan dasar, meskipun pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan fiskal. SOT Gubernur NTT – Melki Laka Lena:
“Pembangunan infrastruktur di NTT harus benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Walaupun anggaran kita terbatas, kebutuhan dasar rakyat tetap harus menjadi prioritas.”
Gubernur menjelaskan, pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dari misi pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2025 hingga 2029, khususnya pada pilar pemerataan infrastruktur berkelanjutan. Fokus diarahkan pada pembangunan jalan, penyediaan air bersih, listrik, sanitasi, serta rumah layak huni.
Namun demikian, Gubernur mengakui pembangunan infrastruktur di NTT belum sepenuhnya merata, karena harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan di masing-masing wilayah. Pemprov NTT pun melakukan efisiensi dan penyesuaian anggaran agar sektor-sektor prioritas tetap terlayani.
Melki Laka Lena.
“Secara aturan, porsi anggaran infrastruktur sekitar 40 persen. Tetapi pendidikan saja hampir menyerap 50 persen anggaran. Karena itu, kami harus melakukan efisiensi dan fokus pada kebutuhan yang paling mendesak.”
Prioritas Jalan, Air Bersih, dan Perumahan
Pembangunan infrastruktur pada tahun 2025 difokuskan di wilayah Timor dan Rote, Flores dan Alor, serta Sumba dan Sabu Raijua. Program yang dijalankan meliputi pembangunan sumur bor, peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan skema long segment, rekonstruksi jaringan air bersih, serta rehabilitasi infrastruktur dasar.
Sementara itu, sektor sanitasi dan irigasi masih menjadi tantangan besar karena membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov NTT menggandeng balai-balai teknis pemerintah pusat.
Selain itu, Pemprov NTT juga merencanakan program bedah rumah berbasis gotong royong pada tahun 2026, dengan target lebih dari seribu rumah, melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta pemerintah desa. Data Pendukung
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, Benny Nahak, menyebutkan panjang jalan provinsi di NTT mencapai 2.687 kilometer. Hingga akhir tahun 2025, jalan dalam kondisi mantap baru mencapai sekitar 67,99 persen, atau sepanjang 1.827 kilometer.
Sementara untuk irigasi, dari total kewenangan provinsi seluas lebih dari 60 ribu hektare, cakupan fungsional yang tertangani baru sekitar 9.900 hektare. Akses rumah tangga terhadap air bersih pada tahun 2025 mencapai hampir 90 persen, sedangkan akses sanitasi baru sekitar 80 persen.
Rapat kerja ini juga menjadi sarana evaluasi dan transparansi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, sekaligus upaya meningkatkan mutu jasa konstruksi di Nusa Tenggara Timur.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya untuk tetap mengutamakan pembangunan infrastruktur esensial, khususnya jalan, sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat.
(Desy)
