KUPANG, || Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BBWS-NT II) melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (Satker OP) terus mempercepat penyelesaian program P3TKI di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2026.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP.5/Pemanfaatan Irigasi Air Tanah (PIAT), Ghozali Mahmud, ST., MT., mengatakan tahun ini terdapat 53 lokasi P3TKI yang tersebar di seluruh wilayah NTT.
Dari jumlah tersebut, pembayaran tahap kedua telah dilakukan. Sebanyak 20 lokasi telah mencapai 100 persen pembayaran, sementara 30 lokasi lainnya sedang dalam proses pembayaran.
“Untuk P3TKI tahun ini ada 53 lokasi di seluruh NTT. Sudah dilakukan pembayaran tahap kedua. Ada 20 lokasi yang sudah 100 persen pembayaran, kemudian 30 lokasi minggu ini akan dibayarkan,” kata Ghozali dalam wawancara, Jumat (4/9/2026).
Sementara itu, tiga lokasi masih memiliki progres pekerjaan di bawah 50 persen. Ketiga lokasi tersebut berada di Kabupaten Malaka, Belu dan Timor Tengah Utara (TTU). Kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang memengaruhi progres pekerjaan di tiga wilayah tersebut.
Ghozali mengatakan, pihaknya masih memiliki waktu untuk menyelesaikan pekerjaan karena masa kontrak ditargetkan berakhir pada 27 September 2026.
“Memang kita target kontrak sampai 27 September. Paling tidak kita masih ada waktu dua sampai tiga minggu lagi,” jelasnya.
Selain P3TKI, sejumlah kegiatan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) berkala dan rutin yang dilaksanakan BBWS-NT II juga telah selesai. Progres keuangan kegiatan tersebut telah diselesaikan dan saat ini tinggal penyelesaian administrasi serta laporan akhir.
Untuk kegiatan alat berat, masih terdapat sejumlah pembayaran yang harus diselesaikan, di antaranya pembayaran gaji petugas alat berat, kontraktor dan penjaga.
BBWS-NT II juga terus mendukung penanganan kekeringan di sejumlah wilayah NTT. Bantuan dilakukan melalui penyaluran air bersih serta pemanfaatan peralatan yang dimiliki Satker OP.5.
Ghozali mengatakan, pihaknya telah membantu penyaluran air bersih dan penyediaan tangki untuk penanggulangan bencana di sejumlah wilayah, termasuk pascabencana gempa bumi di Mbay dan Wolowae.
“Kami sudah bantu untuk penyaluran air bersih dan tangki penanggulangan bencana di dua kabupaten, antara lain pascabencana gempa bumi di Mbay dan Wolowae,” ujarnya.
Selain itu, BBWS-NT II meminjamkan pompa alkon untuk membantu pengairan dan penanganan kekeringan, termasuk di wilayah Oesao. Pompa tersebut digunakan selama sekitar dua bulan sebelum memasuki musim hujan.
“Kami pinjamkan pompa alkon dari kami untuk MB2 selama dua bulan sebelum musim hujan untuk mengatasi kekeringan,” ungkapnya.
Dorong Efisiensi Operasional JIAT
Di sisi lain, BBWS-NT II juga melakukan pendataan aset JIAT di sejumlah daerah. Tahun ini terdapat 10 kabupaten yang menjadi sasaran kegiatan rutin, yakni Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Sumba Timur, TTU, TTS, Belu, Malaka, Sikka, Ende dan Nagekeo.
Pendataan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya melengkapi inventarisasi aset sekaligus mendukung pengelolaan infrastruktur air tanah untuk kebutuhan pertanian.
Ghozali menyebut Kabupaten Sikka dan Rote Ndao menjadi dua wilayah yang lebih dahulu difokuskan karena memiliki aset JIAT cukup banyak.
“Kemarin saya fokuskan dua kabupaten dulu, aset terbanyak Sikka dan Rote. Kebetulan memang data inventaris kita belum terlalu lengkap,” tuturnya.
Selain pendataan, BBWS-NT II juga mendorong konversi mesin pompa dari bahan bakar solar ke listrik bersubsidi agar biaya operasional masyarakat dapat ditekan.
Namun, menurut Ghozali, penggunaan listrik harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat sehingga infrastruktur yang dibangun benar-benar memberikan manfaat.
Ia mencontohkan salah satu sumur di Sikka yang menggunakan mesin listrik tetapi tidak dimanfaatkan warga karena biaya operasionalnya dinilai lebih mahal.
“Kemarin di Sikka ada sumur baru, masalahnya menggunakan mesin listrik malah warga tidak pakai karena operasional lebih mahal. Rencananya tahun depan saya ingin mengubah menjadi listrik subsidi karena lebih murah,” katanya.
Menurutnya, proses pengajuan hingga pemasangan listrik bersubsidi membutuhkan waktu sekitar empat hingga enam bulan. Karena itu, perencanaan harus dilakukan sejak awal agar pemanfaatan JIAT sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Program penguatan JIAT tersebut juga diarahkan untuk mendukung swasembada pangan. Tahun depan, BBWS-NT II berencana memanfaatkan dukungan pembiayaan Loan dari Asian Development Bank (ADB) untuk pengembangan sumur-sumur JIAT yang mendukung ketahanan pangan.
Melalui program tersebut, BBWS-NT II berupaya memastikan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur air tanah tidak hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi juga memperhatikan efisiensi biaya operasional dan asas manfaat bagi masyarakat.
(Desy)
