KOTA TASIKMALAYA, || Polemik akses jalan menuju SMAN 11 Bungursari Kota Tasikmalaya mulai menemukan titik terang. Dalam kunjungan inspeksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke lingkungan sekolah pada Senin sore (4/5), Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan proses pembebasan lahan akses jalan menuju sekolah tersebut.
Kepastian itu disampaikan langsung Gubernur Jawa Barat saat bertemu dengan Endra Rusnendar, S.H., Pembina YLBH-Merah Putih Tasikmalaya sekaligus kuasa pendampingan hukum Haji Ade Hermawan selaku pihak penghibah tanah.
Pertemuan berlangsung di sela agenda inspeksi gubernur yang dipadati masyarakat dan unsur pemerintahan daerah. Momentum tersebut terjadi setelah Endra Rusnendar melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kelurahan, kecamatan, hingga jajaran SMAN 11 Bungursari.
Dalam suasana singkat namun substansial, Endra menyampaikan apresiasi atas kehadiran gubernur sekaligus menitipkan pesan dan undangan silaturahmi dari Haji Ade Hermawan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi menyampaikan salam hormat kepada Haji Ade Hermawan serta menegaskan bahwa proses pembebasan lahan akses jalan menuju SMAN 11 Bungursari akan segera dilaksanakan melalui koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
Pernyataan tersebut dinilai menjadi jawaban langsung atas dinamika yang berkembang di tengah masyarakat terkait kepastian pembangunan akses jalan menuju sekolah.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga disebut aktif memfasilitasi komunikasi antara pihak penghibah dan pemerintah provinsi. Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi, bahkan disebut turut membantu mempertemukan Endra Rusnendar dengan gubernur di tengah padatnya agenda kunjungan.
Pasca pertemuan, koordinasi lanjutan dilakukan bersama Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya guna memastikan kesinambungan komunikasi dan percepatan penyelesaian persoalan akses jalan tersebut.
Saat dikonfirmasi awak media, Endra Rusnendar menyampaikan rasa syukur atas respons langsung yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Alhamdulillah, kehadiran Gubernur Jawa Barat telah menjawab secara langsung berbagai dinamika yang berkembang. Ini bukan sekadar kunjungan, tetapi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai elemen masyarakat yang selama ini turut mengawal persoalan tersebut, mulai dari insan pers, aliansi masyarakat Bungursari, LSM, hingga organisasi kemasyarakatan.
Menurutnya, penyelesaian akses jalan menuju SMAN 11 Bungursari bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kepentingan pendidikan dan masa depan generasi muda di wilayah tersebut.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat dua kemungkinan skema pembangunan yang akan ditempuh. Pertama, pembangunan dilakukan langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan koordinasi teknis bersama pemerintah daerah. Kedua, pembangunan dapat dilaksanakan oleh pihak penghibah melalui pembentukan tim swakelola independen yang melibatkan masyarakat lokal.
Endra menegaskan, apabila pembangunan dipercayakan kepada pihak penghibah, maka Haji Ade Hermawan berkomitmen menunjuk tim yang profesional, berintegritas, serta berasal dari masyarakat Bungursari sendiri agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh warga sekitar.
Tidak hanya itu, pihak penghibah juga disebut memiliki rencana sosial lain di kawasan sekitar sekolah. Haji Ade Hermawan disebut berencana kembali mewakafkan lahan seluas sekitar 250 bata untuk pembangunan masjid besar dengan estimasi anggaran mencapai Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar.
Meski demikian, sejumlah pihak berharap seluruh proses pembangunan tetap mengedepankan transparansi, koordinasi antarlembaga, serta kepastian hukum agar tidak menimbulkan polemik baru di kemudian hari.
Peristiwa ini sekaligus menjadi refleksi bahwa pembangunan memerlukan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak yang berkontribusi melalui hibah dan dukungan sosial. Pendekatan yang mengedepankan komunikasi dan penghormatan dinilai menjadi kunci agar setiap proses pembangunan dapat berjalan efektif dan diterima masyarakat.
Dengan adanya penegasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, masyarakat kini berharap proses pembebasan lahan dan pembangunan akses jalan menuju SMAN 11 Bungursari dapat segera terealisasi sehingga mendukung kelancaran aktivitas pendidikan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi warga Bungursari dan Kota Tasikmalaya secara umum.
YLBH-Merah Putih Tasikmalaya menegaskan akan terus mengawal proses tersebut secara profesional, objektif, dan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.
(Asep Kodrat)
