KOTA BANDUNG, || Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan belum ada keputusan terkait pihak pengelola Kebun Binatang Bandung. Hingga kini, Pemerintah Kota Bandung masih melakukan proses seleksi atau “audisi” untuk menentukan lembaga yang dinilai layak mengelola kawasan konservasi tersebut.
Menurut Dedi, proses penentuan pengelola belum bisa diputuskan karena masih mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk persoalan hukum. Hal ini disampaikan berdasarkan laporan Dinas Kehutanan Jawa Barat.
“Katanya sampai sekarang belum bisa diambil keputusan, karena ragam pertimbangan termasuk pertimbangan hukum,” ujarnya di Bandung, Rabu (6/5/2026).
Pemkot Bandung disebut telah mengajukan waktu tambahan selama satu bulan kepada Kementerian Kehutanan untuk mematangkan pertimbangan tersebut. Langkah ini diambil agar keputusan yang dihasilkan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, baik dari sisi tata kelola maupun legalitas.
Di tengah ketidakpastian tersebut, Dedi Mulyadi membuka opsi alternatif. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) siap mengambil peran sebagai pengelola jika proses di tingkat kota tidak kunjung menghasilkan keputusan.
Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan untuk kepentingan bisnis semata. Fokus utama adalah penyelamatan pegawai serta menjaga fungsi konservasi kawasan.
“Provinsi melalui BUMD menjadi pengelola bukan untuk tujuan bisnis, tapi untuk menyelamatkan pegawai dan konservasi,” tegasnya.
Menurut Dedi, Kebun Binatang Bandung memiliki potensi ekologis yang masih cukup baik, mulai dari kondisi hutan, pohon-pohon besar, hingga tata ruang kawasan. Oleh karena itu, keberlanjutan pengelolaan menjadi hal krusial agar fungsi konservasi tetap terjaga.
Di sisi lain, polemik pengelolaan Bandung Zoo juga memunculkan sejumlah perhatian publik. Selain aspek konservasi satwa, nasib para pekerja dan keberlangsungan operasional menjadi isu yang tidak kalah penting.
Sebagian kalangan menilai proses seleksi pengelola harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, mengingat kebun binatang bukan sekadar objek wisata, melainkan juga lembaga konservasi yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan satwa.
Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah dinilai perlu diimbangi dengan kompetensi teknis dalam pengelolaan satwa dan lingkungan. Tanpa manajemen yang profesional, risiko terhadap kondisi satwa dan kualitas fasilitas dapat meningkat.
Di sisi pemerintah, kehati-hatian dalam mengambil keputusan dianggap penting untuk menghindari persoalan hukum di masa depan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pengelolaan aset publik seperti kebun binatang memerlukan keseimbangan antara aspek bisnis, konservasi, dan regulasi.
Dengan tenggat waktu yang diajukan, publik kini menanti kejelasan arah pengelolaan Bandung Zoo. Apakah akan tetap dikelola oleh pihak independen hasil seleksi, atau beralih ke tangan pemerintah provinsi melalui BUMD.
Keputusan tersebut akan menjadi penentu masa depan Kebun Binatang Bandung—antara menjaga fungsi konservasi secara optimal atau kembali terjebak dalam polemik pengelolaan yang berlarut-larut.
(Dewi)
