KOTA CIMAHI, || Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan stabilitas pemerintahan dan kelangsungan layanan publik tetap berjalan normal, menyusul perkembangan penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung oleh aparat penegak hukum. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa Pemkot menghormati penuh proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen menjaga ritme kerja ASN tetap fokus pada pelayanan masyarakat. “Prioritas kami adalah memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga dan layanan publik tidak terganggu,” kata Wali Kota Farhan di Bandung, Rabu (10/12/2025).
Sebagai respons langsung, Wali Kota Farhan telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi internal dan memastikan seluruh perangkat daerah bekerja seperti biasa. Farhan menekankan bahwa proses hukum yang berjalan tidak berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan, sehingga program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. Ia juga meminta seluruh pihak untuk tidak berspekulasi dan menunggu informasi resmi dari lembaga berwenang.
Farhan memastikan bahwa meskipun perkembangan ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, Pemerintahan Kota Bandung berada dalam kondisi stabil. Layanan publik esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan dijamin tetap berjalan tanpa hambatan. “Kami memahami betul kekhawatiran warga. Namun saya ingin menegaskan Pemerintahan Kota Bandung dalam kondisi stabil dan seluruh layanan publik berjalan normal tanpa gangguan,” tegasnya.
Kasus ini dijadikan momentum oleh Pemkot Bandung untuk mempercepat langkah reformasi birokrasi dan memperkuat pengawasan internal sebagai komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Langkah-langkah penguatan ini termasuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengoptimalkan peran Inspektorat, dan mempercepat digitalisasi proses administrasi untuk transparansi.
Pemkot Bandung secara khusus memperkuat sistem pengawasan internal dan mempercepat evaluasi atas area layanan publik yang memiliki potensi penyalahgunaan kewenangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan publik dievaluasi dan diperbarui demi membangun pemerintahan yang lebih bersih dan responsif.
Wali Kota Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung memberi ruang penuh bagi penyidik untuk bekerja secara independen dan profesional, sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi hukum. Ia berharap masyarakat dapat melihat secara jelas pemisahan antara proses hukum yang berjalan dan tugas-tugas pemerintahan daerah yang terus dijalankan.
Farhan mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga profesionalisme dan fokus penuh pada tugas pelayanan publik. Kepada warga Bandung, ia berpesan untuk tetap tenang dan menunggu informasi resmi, menegaskan bahwa komitmen Pemkot adalah memberikan pelayanan terbaik secara berkelanjutan.
Melalui penguatan reformasi birokrasi dan langkah-langkah pengawasan yang lebih menyeluruh, Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk tidak berkompromi terhadap integritas. Pemkot akan terus berupaya membangun pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan melayani warga Bandung secara berkelanjutan, sambil terus membangun komunikasi erat dengan Pemerintah Provinsi dan aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas tata kelola.
(Dewi)
