KAB. BEKASI, || Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi antara Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Sekretaris Daerah, serta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bekasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi, Hudaya, saat memimpin apel pagi di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, pada Senin (26/05/2025).
Hudaya menjelaskan bahwa keberhasilan mempertahankan predikat WTP membutuhkan kerja sama yang solid antarperangkat daerah. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disusun.
“Insya Allah, jika seluruh kegiatan dijalankan sesuai dengan DPA, kita akan mampu mempertahankan WTP,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hudaya menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya, temuan BPK umumnya berkaitan dengan kelebihan pembayaran dan ketidaksesuaian volume pekerjaan. Misalnya, ketika pembangunan jalan dengan nilai Rp1 miliar sudah dibayarkan penuh, tetapi volume pekerjaan ternyata kurang.
“Dalam kasus seperti itu, perangkat daerah sudah menunjukkan sikap proaktif untuk menyelesaikannya. Bahkan sebelum hasil pemeriksaan final diterbitkan, banyak permasalahan sudah ditindaklanjuti,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Bekasi juga melakukan langkah efisiensi anggaran sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah pusat dan upaya menstabilkan APBD tahun 2025.
“Tahun ini kita tetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp834 miliar. Maka dari itu, efisiensi menjadi langkah strategis yang harus diambil,” ungkap Hudaya.
(Dede Bustomi)
