PALEMBANG, || Kasus dugaan korupsi dana hibah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Ogan Ilir (OI) senilai Rp2 miliar untuk tahun anggaran 2023-2024 kembali menjadi sorotan tajam. Ketidakpuasan publik terhadap proses hukum yang berjalan memuncak dengan digelarnya aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (14/5/2025). Aksi yang dilakukan oleh Serikat Pemuda Masyarakat Sumsel (SPMSS) ini menuntut Kejati Sumsel untuk mengambil alih penanganan kasus tersebut dan menjamin ditegakkannya keadilan.
Para demonstran yang berjumlah puluhan orang ini menyuarakan kecurigaan adanya ketidakadilan dalam proses hukum yang berlangsung di tingkat Kejari OI. Mereka menuding adanya
“kongkalikong” antara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ogan Ilir, Eben Nazer Silalahi, dan Sekretaris PMI OI yang diduga berupaya melindungi pelaku utama korupsi dan menjadikan seseorang sebagai “kambing hitam”.
Yovi Meitaha, Koordinator Aksi sekaligus , dalam orasinya yang berapi-api menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan ketidakadilan tersebut.
“Dalang sebenarnya sudah jelas, namun proses hukum yang berjalan justru tidak berpihak pada keadilan,” tegas Yovi
di hadapan massa dan awak media yang meliput aksi tersebut. Ia juga mengecam keras sikap arogan Kajari OI yang beberapa waktu lalu mengusir awak media yang mencoba meliput perkembangan kasus ini. Sikap tersebut dinilai semakin memperkuat kecurigaan adanya upaya untuk menutup-nutupi kasus korupsi ini.
Selain menuntut pengambilalihan kasus oleh Kejati Sumsel, SPMSS juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kajari OI. Mereka mendesak agar pelaku utama korupsi segera diproses hukum dan dijerat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
SPMSS menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dan keadilan tidak ditegakkan.
Menanggapi demonstrasi tersebut, perwakilan Kejati Sumsel Di lansir dari Media kritis Indonesia, Vanny, yang menerima langsung aspirasi para demonstran, menyatakan akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada pimpinan. Ia menekankan komitmen Kejati Sumsel dalam menangani kasus korupsi di Sumsel dan menjanjikan evaluasi terhadap kinerja Kejari OI terkait penanganan kasus PMI ini. Namun, ia tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai langkah-langkah konkret yang akan diambil Kejati Sumsel.
Sementara itu, Koordinator K MAKI, Boni Belitung, dalam keterangannya terpisah, mendukung penuh aksi demonstrasi yang dilakukan oleh SPMSS. Ia menilai viralnya kasus ini menunjukkan ketidakmampuan Kejari OI untuk menutup-nutupi dugaan korupsi.
Boni mendesak Kejari OI untuk segera menunjukkan kinerja yang profesional dan menjerat pelaku utama korupsi dana hibah PMI OI. Ia juga menduga Sekretaris PMI OI memiliki peran penting dalam kasus ini mengingat posisinya yang strategis dalam pengelolaan program organisasi.
“Kami meminta Kejati Sumsel untuk menegakkan keadilan berdasarkan fakta dan hati nurani, tanpa pandang bulu,” tegas Boni.
Ia dan K MAKI berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan siap kembali beraksi jika ditemukan indikasi “kongkalikong” dalam proses hukum. Kasus ini pun menjadi perhatian publik dan menambah tekanan pada aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran dan menjamin tegaknya keadilan.
(Wandriansyah)
