KAB. OKI, || Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, mengerahkan 1.051 personel dalam Apel Besar Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026.
Apel siaga tersebut digelar pada Rabu, 22 April 2026, dengan melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta masyarakat peduli api.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Apel Sabuk Kamtibmas dan Bhabinkamtibmas guna memperkuat koordinasi lintas sektor.
Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho yang memimpin apel menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla.
Ia menyebut kesiapan tidak hanya bersifat seremonial, melainkan harus diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan.
“Apel ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk kesungguhan untuk menyatukan langkah dan meningkatkan kewaspadaan bersama,” ujarnya.
Menurutnya, pencegahan dan deteksi dini menjadi kunci utama dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.
Ia juga menekankan perlunya penguatan patroli terpadu serta percepatan verifikasi titik panas guna mencegah kebakaran meluas.
Sandi menambahkan kesiapan harus mencakup seluruh aspek, mulai dari personel, peralatan, logistik, hingga sistem komando lapangan.
Berdasarkan hasil pengecekan, seluruh peralatan yang digunakan dalam penanganan karhutla di OKI berada dalam kondisi siap pakai.
Dukungan juga datang dari sektor swasta yang turut berpartisipasi dalam kesiapan penanggulangan bencana.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten OKI telah menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat karhutla sejak 14 April 2026.
Bupati OKI Muchendi Mahzareki menyatakan langkah tersebut diambil sebagai upaya antisipatif menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung panjang.
Ia menilai penetapan status siaga dapat memperkuat koordinasi antarinstansi dalam upaya pencegahan dan penanganan.
“Patroli dan edukasi terus ditingkatkan agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah menerima bantuan peralatan senilai Rp1,5 miliar dari Kementerian Lingkungan Hidup serta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian, termasuk penyediaan pompa air bagi petani untuk mencegah praktik pembakaran lahan.
