KEFAMENANU, || Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Nusa Tenggara Timur (NTT), Bobby Lianto, menegaskan bahwa percepatan pembentukan Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan Perdagangan Bebas di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste bukan lagi sekadar konsep di atas kertas, melainkan strategi konkret untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tegas ini ia sampaikan saat memimpin roadshow pelantikan pengurus KADIN Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Belu pada 20–21 Juli 2026.
“Kepentingan utama dari FTZ adalah memberikan manfaat bagi dunia usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu KADIN terus mengawal proses ini bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Bobby Lianto dengan nada optimis.
Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan pelaku usaha menjadi kunci utama agar potensi ekonomi di tiga kabupaten perbatasan—Belu, TTU, dan Malaka—dapat dimaksimalkan.
Roadshow tersebut dimulai di Kefamenanu pada Senin (20/7/2026), di mana Bobby Lianto melantik Dwiyanto Tantry Senak sebagai Ketua KADIN Kabupaten TTU masa bakti 2026–2031.
Acara yang dihadiri Asisten III Setda TTU, Wilhelmus Meko, serta unsur Forkopimda ini menjadi momentum penyelarasan visi pembangunan ekonomi lokal. Sehari berikutnya, agenda berlanjut ke Atambua, Kabupaten Belu, pada Selasa (21/7/2026).
Di sana, Bobby Lianto melantik Alberthus Baliban Tanu sebagai Ketua KADIN Kabupaten Belu, disaksikan langsung oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay, dan Ketua DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Manehitu Djuang.
Untuk memastikan langkah strategis ini berjalan terukur, KADIN NTT telah membentuk Satgas Percepatan FTZ sejak dua tahun lalu yang dipimpin oleh Christopher Samara. Bobby mengungkapkan bahwa satgas ini secara intensif berkomunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga Kamar Dagang dan Industri (CCI) Timor Leste.
“Kami mendorong pemerintah Kabupaten TTU, Belu, dan Malaka untuk juga membentuk tim Satgas FTZ di masing-masing daerah. Mulai bulan depan, kita akan gelar pertemuan rutin setiap bulan bersama mitra strategis, termasuk Artha Graha, untuk menyusun langkah percepatan,” jelasnya.
Dukungan penuh juga datang dari sisi legislatif. Ketua DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Manehitu Djuang, menyatakan bahwa DPRD dari tiga kabupaten perbatasan telah menghasilkan rekomendasi bersama sebagai bentuk dukungan politik terhadap FTZ.
“Ini bukan hanya urusan dunia usaha atau pemerintah. Mari kita bekerja bersama untuk membangkitkan perekonomian Nusa Tenggara Timur melalui kawasan perbatasan,” pungkasnya.
Dengan dilantiknya kepengurusan baru di kedua kabupaten strategis ini, KADIN NTT berharap dapat memperkokoh fondasi kelembagaan dunia usaha di garis depan negara, siap menyambut era baru keterbukaan ekonomi yang lebih adil dan bermanfaat bagi rakyat NTT.
(Desy)
