KOTA BANDUNG, || Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meluncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting sebagai strategi baru mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan lintas sektor. Program tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menyasar persoalan sanitasi, kualitas lingkungan, air bersih, hingga pemberdayaan masyarakat sebagai faktor utama penyebab stunting.
Program tersebut diluncurkan langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, didampingi Ketua TP Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto Farhan, di Yess Coffee, Kota Bandung, Rabu (15/7/2026).
Dalam sambutannya, Farhan menegaskan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh karena persoalan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kekurangan asupan makanan.
Menurutnya, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Bandung masih mencapai 22,8 persen, lebih tinggi dibanding target nasional sebesar 16 persen. Kondisi itu menjadi tantangan yang harus dihadapi secara terbuka agar solusi yang diambil benar-benar tepat sasaran.
“Stunting bukan hanya persoalan pemberian ASI atau makanan tambahan. Ini adalah persoalan sistemik yang berkaitan dengan sanitasi, kualitas lingkungan, air bersih, hingga pola hidup masyarakat,” kata Farhan.
Ia menilai Kota Bandung tidak mengalami persoalan dalam ketersediaan pangan karena pasokan bahan makanan berasal dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia. Karena itu, pemerintah akan mengalihkan fokus pada faktor-faktor lain yang dinilai turut memengaruhi tingginya angka stunting.
Farhan mengungkapkan, sekitar 27 persen rumah di Kota Bandung belum memiliki septic tank yang layak, sehingga masih berpotensi terjadi praktik buang air besar sembarangan (BABS). Selain itu, kualitas udara dan kualitas air juga menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Wali Kota meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah melakukan pemetaan persoalan di wilayah masing-masing agar intervensi yang dilakukan sesuai kebutuhan setiap daerah.
Ia juga menginstruksikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mengoptimalkan Dapur Dahsyat di setiap kelurahan sebagai pusat penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang berisiko mengalami stunting.
Selain itu, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga diminta mulai memetakan kualitas air sungai, termasuk melakukan pengujian kandungan bakteri Escherichia coli di sejumlah titik Sungai Cikapundung sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan lingkungan.
Farhan menargetkan Kota Bandung mampu mencapai Zero New Stunting, yakni tidak muncul lagi kasus stunting baru. Namun, ia menegaskan target tersebut hanya dapat dicapai melalui kerja nyata, evaluasi berkala, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Zero New Stunting bukan keajaiban, tetapi sebuah proses. Saya meminta laporan perkembangan setiap Senin ketiga setiap bulan agar kita mengetahui capaian sekaligus kendala yang masih harus diselesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto Farhan, mengatakan pencegahan stunting harus dimulai sejak remaja putri, ibu hamil, hingga anak memasuki usia balita. Menurutnya, dampak stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas anak saat dewasa.
Aryatri menjelaskan, Posyandu di Kota Bandung kini telah bertransformasi menjadi Posyandu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Saat ini terdapat 2.004 Posyandu, dengan 2.003 di antaranya aktif, yang didukung 14.797 kader Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
Ia mengapresiasi hadirnya program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting karena mampu mengintegrasikan berbagai program penanganan stunting menjadi satu sistem yang lebih terpadu.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menjelaskan pelaksanaan program akan dilakukan melalui pemantauan rutin berbasis by name by address hingga tingkat kelurahan. Setiap bulan, puskesmas akan menyampaikan data ibu hamil dan balita berisiko stunting kepada pemerintah kewilayahan sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Menurut Sony, apabila kondisi balita belum menunjukkan perbaikan setelah mendapat intervensi, kasus tersebut akan dibahas dalam lokakarya mini di tingkat kecamatan untuk menentukan langkah penanganan lanjutan.
“Dengan kolaborasi seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta masyarakat, kami optimistis target Zero New Stunting di Kota Bandung dapat diwujudkan,” pungkasnya.
(Dewi)
