KAYUAGUNG, || Isu dugaan manipulasi data, penyelewengan dana, hingga praktik pungutan liar yang terjadi di lingkungan UPTD Puskesmas Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, kian memanas dan menjadi sorotan tajam publik. Hingga berita ini diturunkan, upaya media untuk meminta penjelasan resmi kepada pihak instansi pembina dan pengawas justru menemui jalan buntu.
Pantauan tim redaksi Sergap.co.id, upaya konfirmasi telah dilakukan secara tertulis melalui pesan aplikasi WhatsApp kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKI dan Inspektorat Daerah Kabupaten OKI, guna mendapatkan tanggapan maupun penjelasan resmi terkait rentetan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan baru Puskesmas Jejawi tersebut.
Namun, hasilnya nihil. Pesan yang dikirimkan kepada kedua pejabat tinggi di lingkungan Pemkab OKI tersebut terbaca atau diterima, namun sama sekali tidak mendapatkan tanggapan maupun jawaban balasan. Sikap diam dan terkesan mengabaikan upaya konfirmasi ini justru memunculkan tanda tanya baru di mata publik, sekaligus memperkuat asumsi bahwa ada hal yang coba ditutup-tutupi atau sengaja tidak ingin diketahui oleh masyarakat luas.
Padahal, isu yang mencuat cukup serius dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Mulai dari dugaan rekayasa data kunjungan pasien peserta JKN-KIS/BPJS demi menggelembungkan dana kapitasi, pengelolaan keuangan yang tertutup dan tidak melibatkan bendahara, pungutan liar tarif ambulans hingga Rp500.000 per sekali jalan, pemungutan biaya pendaftaran sebesar Rp18.000 untuk warga tidak mampu, hingga pernyataan pimpinan puskesmas yang mengaku masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati serta merasa memiliki perlindungan kuat dari pejabat lama maupun baru.
Merespons maraknya dugaan pelanggaran yang diduga kuat terjadi, ditambah lagi sikap diam pihak berwenang yang dinilai pasif, Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan (SPM Sumsel) yang dikomandoi oleh Koordinator Aksi, Yovi Meitaha, akhirnya mengambil sikap tegas. Organisasi ini menyatakan tidak akan tinggal diam dan berencana turun ke jalan dalam waktu dekat.
Melalui keterangan pers yang diterima media ini, Yovi Meitaha menegaskan bahwa pihaknya telah menjadwalkan aksi unjuk rasa dan penyampaian aspirasi yang akan digelar pada pekan depan. Lokasi yang menjadi sasaran aksi damai tersebut berturut-turut adalah di depan halaman Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten OKI dan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten OKI.
“Kami sudah memantau dan menunggu penjelasan resmi dari pihak instansi terkait. Namun, faktanya hingga detik ini tidak ada jawaban, tidak ada klarifikasi, seolah-olah tidak ada masalah. Padahal apa yang diduga terjadi di Puskesmas Jejawi itu sangat besar dampaknya bagi rakyat. Dana kapitasi dimanipulasi, pelayanan yang seharusnya gratis dipungut bayaran, dan ada oknum yang merasa kebal hukum karena mengaku kerabat pejabat. Ini sangat meresahkan,” tegas Yovi Meitaha, Selasa (27/5/2026).
Menurut Yovi, sikap diam Kepala Dinas Kesehatan selaku pembina teknis dan Inspektorat selaku pengawas internal justru dianggap sebagai bentuk pembiaran. Padahal, kedua instansi tersebut memiliki kewajiban dan wewenang penuh untuk melakukan pengecekan, evaluasi, dan pemeriksaan jika ditemukan indikasi penyimpangan di bawah naungannya.
“Karena tidak ada tanggapan, karena tidak ada tindakan nyata, maka jalan satu-satunya bagi kami selaku elemen masyarakat adalah menyuarakannya lewat aksi damai pekan depan. Kami akan datang ke depan Dinas Kesehatan dan Inspektorat. Tujuannya jelas, kami mendesak dilakukan pemeriksaan mendalam, transparan, dan tuntas terhadap seluruh aliran keuangan serta tata kelola pelayanan di Puskesmas Jejawi,” tandasnya.
SPM Sumsel juga menuntut agar jika nanti terbukti benar ada pelanggaran berat, manipulasi, pungli, maupun penyalahgunaan wewenang, maka oknum pimpinan puskesmas tersebut harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, terlepas dari siapapun latar belakang keluarganya atau siapapun yang dilindunginya.
“Jangan ada main mata, jangan ada perlindungan. UU dan aturan pelayanan kesehatan itu sama bagi semua orang. Kalau dia salah, harus bertanggung jawab. Kami minta Inspektorat dan Dinas Kesehatan segera bergerak sebelum kami turun ke jalan dengan massa yang lebih besar pekan depan,” tegas Yovi menegaskan tuntutannya.
Sementara itu, masyarakat Kabupaten OKI yang mengetahui kasus ini berharap aparat penegak hukum maupun instansi pengawas tidak menutup mata. Banyak pihak yang berharap dugaan ini segera diusut agar kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan pemerintah tidak semakin runtuh.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi Sergap.co.id masih terus berupaya melakukan konfirmasi ulang dan membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Dinas Kesehatan, Inspektorat Daerah, maupun pihak manajemen Puskesmas Jejawi untuk memberikan bantahan, penjelasan, atau klarifikasi guna kelengkapan dan keberimbangan informasi.
Pemberitaan terkait kasus dugaan penyimpangan di Puskesmas Jejawi ini akan terus kami pantau dan kami lanjutkan perkembangannya, termasuk rencana aksi damai yang akan digelar oleh SPM Sumsel pada pekan depan.
(Wan)
