KOTA BANDUNG, || Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memanfaatkan momentum kirab budaya Milangkala Tatar Sunda untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap infrastruktur jalan provinsi sekaligus memetakan potensi risiko bencana di sejumlah titik rawan. Kegiatan yang semula berbalut agenda budaya ini berkembang menjadi pengawasan langsung di lapangan.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan, gubernur secara langsung meninjau kondisi ruas jalan sepanjang jalur Sumedang–Wado–Majalengka. Fokus utama pengawasan meliputi kualitas jalan, keselamatan pengguna, hingga penataan kawasan sempadan.
“Yang menjadi konsen Pak Gubernur adalah jalan provinsi, termasuk sempadannya. Banyak ditemukan pemasangan banner yang dipaku di pohon, itu langsung kami tertibkan,” ujar Herman, Selasa (5/5/2026).
Dalam sidak tersebut, tim juga menemukan praktik usaha yang dinilai berpotensi merusak lingkungan. Salah satunya adalah aktivitas pengolahan tahu yang dilakukan terlalu dekat dengan pepohonan hingga menyebabkan batang pohon menghitam dan berisiko mati.
“Ada warung tahu yang penggorengannya dekat pohon sampai pohonnya menghitam. Kalau dibiarkan bisa mati, padahal itu pohon besar seperti mahoni. Itu langsung kita tertibkan,” katanya.
Temuan lain yang menjadi perhatian adalah dugaan penebangan pohon di kawasan sempadan jalan di wilayah Situ Raja. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini tengah menelusuri status kepemilikan pohon tersebut untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran.
“Kalau melihat posisinya, itu berada di sempadan jalan. Kami akan telusuri apakah itu milik pribadi atau aset jalan. Tapi meskipun milik pribadi, tidak bisa sembarangan ditebang karena berisiko longsor,” tegas Herman.
Menurutnya, penebangan pohon di area tebing sangat berbahaya karena dapat memicu longsor yang berdampak langsung terhadap badan jalan dan keselamatan pengguna. Risiko tersebut menjadi perhatian serius mengingat jalur yang dilalui merupakan akses vital penghubung antarwilayah.
Selain penertiban, gubernur juga melakukan pengecekan terhadap proyek pembangunan tembok penahan tebing di kawasan Lemasugi. Pemeriksaan mencakup kualitas konstruksi, sistem drainase, hingga potensi kerawanan di sekitar lokasi proyek.
Dalam peninjauan itu, ditemukan satu rumah warga yang berdiri tepat di bibir tebing dan dinilai berisiko tinggi terhadap longsor. Pemerintah pun menyiapkan langkah mitigasi, termasuk skema relokasi melalui pemberian santunan kepada pemilik rumah.
“Kami akan berikan santunan, dan nanti tanah serta rumahnya akan menjadi aset Pemda melalui dinas terkait. Sudah dikomunikasikan dan yang bersangkutan bersedia, tinggal proses formal,” jelas Herman.
Langkah ini menunjukkan pendekatan preventif yang diambil pemerintah daerah dalam menekan potensi bencana, terutama di kawasan rawan longsor yang berdekatan dengan infrastruktur jalan.
Di sisi lain, penggunaan agenda kirab budaya sebagai sarana sidak lapangan memunculkan dua sudut pandang. Pemerintah menilai pendekatan ini efektif karena memungkinkan pemantauan langsung tanpa harus menunggu laporan administratif.
Kegiatan kirab yang melibatkan perjalanan lintas daerah dinilai memberi keuntungan strategis bagi kepala daerah untuk melihat kondisi riil di lapangan secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur hingga aktivitas masyarakat di sepanjang jalur.
Namun, sebagian kalangan menilai pengawasan infrastruktur seharusnya dilakukan secara sistematis dan terjadwal, bukan bergantung pada momentum kegiatan seremonial. Tanpa mekanisme pengawasan rutin yang kuat, sidak seperti ini dikhawatirkan hanya bersifat sesaat dan tidak menyentuh akar persoalan.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi integratif antara pembangunan budaya dan pembangunan fisik. Kirab budaya tidak hanya dimaknai sebagai perayaan tradisi, tetapi juga sebagai sarana kontrol langsung terhadap pembangunan daerah.
Karnaval budaya Milangkala Tatar Sunda “Nyuhun Buhun, Nata Nagara” sendiri merupakan rangkaian peringatan Hari Tatar Sunda yang diperingati setiap 18 Mei. Kegiatan ini dimulai dari Kabupaten Sumedang dan akan berlanjut hingga Cirebon, melintasi sembilan kabupaten/kota sambil mengarak Mahkota Binokasih sebagai simbol kebesaran budaya Sunda.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menggabungkan nilai historis dan budaya dengan agenda pembangunan modern. Kirab bukan hanya panggung ekspresi budaya, tetapi juga alat kontrol kebijakan di lapangan.
Kini, perhatian publik tertuju pada konsistensi tindak lanjut dari hasil sidak tersebut. Penertiban pelanggaran, perbaikan infrastruktur, hingga mitigasi bencana diharapkan tidak berhenti pada temuan, tetapi berlanjut pada aksi nyata yang terukur.
Jika konsisten dijalankan, pendekatan ini berpotensi menjadi model pengawasan langsung yang efektif. Namun sebaliknya, tanpa tindak lanjut yang jelas, sidak di balik kirab budaya bisa berujung sekadar simbolik tanpa dampak jangka panjang.
