KUPANG, ||Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya seorang anak berusia 10 tahun di Desa Jerebu’u, Kabupaten Ngada. Peristiwa tragis ini diketahui dipicu oleh tekanan sosial akibat ketidakmampuan keluarga korban membeli buku dan alat tulis sekolah.
Dalam keterangannya kepada pers di Kupang, Rabu (4/2/2026), Gubernur Melki menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan sekadar tragedi keluarga, melainkan cerminan kegagalan kolektif berbagai sistem yang seharusnya melindungi warga, terutama anak-anak dan keluarga kurang mampu.
“Ini bukan hanya tragedi keluarga, tetapi kegagalan kita bersama—sistem pemerintahan, sosial, budaya, keagamaan, hingga pendidikan—yang tidak mampu mendeteksi lebih dini dan memberi pertolongan cepat kepada warga yang membutuhkan,” tegas Gubernur.
Menurutnya, peristiwa di Jerebu’u menjadi tamparan keras bagi nurani dan kemanusiaan publik, sekaligus pengingat bahwa masih terdapat celah serius dalam sistem perlindungan sosial di NTT yang harus segera dibenahi.
“Sebagai Gubernur Provinsi NTT, saya berduka cita mendalam. Kita berdoa agar anak kita ini diterima di sisi Tuhan, dan kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat berharga agar tidak pernah terulang di seluruh pelosok NTT,” ujarnya dengan nada haru.
Sejak menerima laporan kejadian, Gubernur NTT langsung berkoordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Ngada, serta jajaran pemerintah daerah dan unsur non-pemerintah. Pemerintah memastikan proses pemakaman korban dilakukan secara layak, sekaligus mendorong penyelesaian persoalan sosial dan adat yang menyertai peristiwa tersebut.
Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten Ngada juga berkomitmen memberikan dukungan menyeluruh kepada keluarga korban, termasuk pendampingan pemulihan trauma serta bantuan sosial yang dibutuhkan. Selain itu, Pemprov NTT memastikan akan membantu pembangunan rumah layak huni bagi keluarga korban.
Lebih jauh, Gubernur Melki menekankan pentingnya penguatan sistem pengaman sosial (social safety net) agar kasus serupa dapat dicegah sejak dini. Salah satu titik krusial yang disorot adalah persoalan pendataan dan administrasi kependudukan.
“Jangan sampai hanya karena masalah administrasi kependudukan, warga miskin kehilangan hak atas bantuan. Ini soal kemanusiaan. Data adalah pintu masuk semua layanan,” tegasnya.
Untuk itu, Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah dari tingkat provinsi hingga desa—termasuk camat, lurah, kepala desa, RT/RW—serta mengajak tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan agar aktif mendata dan memastikan tidak ada warga miskin yang terlewat, terutama mereka yang berpindah domisili dan belum tertib administrasi.
Pemerintah Provinsi NTT juga tengah menyiapkan mekanisme respons cepat lintas sektor guna menangani kasus-kasus darurat sosial tanpa terhambat birokrasi, termasuk kemungkinan pembentukan skema bantuan sosial darurat berbasis solidaritas.
“Ini harus menjadi kejadian terakhir. Tidak boleh ada lagi anak-anak atau keluarga miskin di NTT yang kehilangan masa depan karena keterlambatan sistem kita,” tandas Gubernur.
Menutup pernyataannya, Pemerintah Provinsi NTT mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga, lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, dan tidak menutup mata terhadap kesulitan sesama, demi memastikan NTT benar-benar menjadi rumah yang aman dan manusiawi bagi semua.
(Dedy)
