KUPANG, || Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan program One Village One Product (OVOP) sebagai program mahkota (crown program) dalam kepemimpinan Gubernur Melkiades Lakalena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma. OVOP dirancang sebagai strategi besar pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, terukur dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, serta bertumpu pada kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, saat berdialog dengan insan pers di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur NTT, Kupang, Jumat (2/1/2026).
Pada kesempatan itu, Wagub merespons berbagai masukan media terkait tantangan implementasi OVOP, mulai dari persoalan pemasaran, kepastian pasar, dinamika ekonomi global, hingga keterbatasan infrastruktur jalan yang memengaruhi distribusi produk desa.
Wagub menjelaskan, pada jangka pendek, OVOP difokuskan pada penataan ekosistem dasar.
Tahapan ini meliputi pemetaan potensi desa dan komunitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku UMKM, penguatan kualitas produk, serta pembukaan akses pasar awal melalui platform NTT Market. Selain itu, dilakukan konsolidasi kebijakan dengan pemerintah kabupaten/kota, mengingat implementasi OVOP berlangsung langsung di tingkat desa dan komunitas.
“OVOP tidak berdiri sendiri. Program ini terintegrasi dengan desa dan komunitas produktif, serta disinergikan dengan pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, koordinasi lintas pemerintahan menjadi fondasi agar OVOP berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegas Johni Asadoma.
Memasuki jangka menengah, Pemprov NTT menargetkan penguatan hilirisasi dan kelembagaan ekonomi rakyat. OVOP diintegrasikan dengan koperasi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, yang mendapat dukungan permodalan dari pemerintah. Koperasi diposisikan sebagai simpul penggerak ekonomi lokal, menjembatani produksi masyarakat dengan pasar, sekaligus menjamin tata kelola usaha yang sehat dan berkelanjutan.
Pada fase ini, pengembangan varian program seperti one school one product dan one community one product juga diperluas untuk memperbesar basis produksi dan mendorong inovasi. Standarisasi produk menjadi perhatian utama, mencakup peningkatan kualitas, pengemasan, sertifikasi, hingga pemenuhan standar tertentu agar produk lokal mampu bersaing di pasar regional dan nasional.
“Produk yang masuk ke pasar dan koperasi harus memenuhi standar. Ini proses bertahap. Program baru tidak mungkin langsung sempurna, tetapi akan terus diperbaiki seiring perjalanan waktu,” ujar Wagub.
Sementara dalam jangka panjang, OVOP diarahkan menjadi motor utama transformasi ekonomi NTT berbasis sumber daya alam non-tambang. Pemerintah menargetkan terbentuknya rantai nilai yang kuat dari hulu ke hilir, meningkatnya daya saing produk unggulan daerah, serta terciptanya pasar berkelanjutan bagi produk desa dan komunitas.
Terkait infrastruktur, Pemprov NTT mengakui masih terdapat sekitar 30 persen jalan provinsi dalam kondisi rusak.
Keterbatasan anggaran menjadi tantangan, terlebih pemerintah masih melanjutkan sejumlah program dari periode sebelumnya. Meski demikian, peningkatan konektivitas jalan tetap menjadi prioritas karena berpengaruh langsung terhadap keberhasilan OVOP, terutama dalam distribusi produk dan perluasan akses pasar.
Dari sisi fiskal, pemerintah daerah terus mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk optimalisasi pajak kendaraan bermotor yang tingkat kepatuhannya masih di bawah 50 persen. Peningkatan PAD dinilai krusial untuk memperluas ruang fiskal pembangunan, menopang infrastruktur, serta mempercepat pengembangan ekonomi berbasis desa sebagai tulang punggung masa depan NTT.
(Dessy)
