KAB. TASIKMALAYA, || Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi simbol keberpihakan negara terhadap anak sekolah, kini dibayangi dugaan kolusi, nepotisme, dan kepentingan politik di Kabupaten Tasikmalaya.
Alih-alih murni menyediakan makanan sehat bagi siswa agar bisa belajar tanpa rasa lapar, program ini justru dipenuhi aroma kepentingan pribadi. Sejumlah anggota DPRD Tasikmalaya diduga tidak hanya mengatur anggaran, tetapi juga ikut menikmati langsung alokasi dana melalui dapur-dapur penyelenggara MBG.
Fakta di lapangan memperlihatkan keterlibatan anggota dewan dalam jaringan dapur penyedia, khususnya di wilayah Tasik Timur. Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa posisi mereka digunakan untuk memenangkan kontrak, mengamankan alokasi, hingga memperoleh keuntungan finansial dari program yang semestinya mereka awasi.
Selain itu, beberapa yayasan penyelenggara MBG diketahui mengoperasikan lebih dari dua dapur sekaligus. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik tentang distribusi yang tidak merata dan dugaan adanya intervensi politik dalam penentuan penyelenggara.
Padahal, aturan hukum sudah jelas melarang praktik tersebut. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 236 ayat (1) melarang anggota DPR rangkap jabatan di lembaga yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. Kode Etik DPR juga menegaskan larangan penggunaan jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
Dengan dugaan keterlibatan sejumlah dewan dalam bisnis dapur MBG, praktik ini bukan hanya melanggar etika, tetapi juga mencederai hukum. Program yang seharusnya menopang masa depan anak bangsa berubah menjadi ajang bancakan politik.
Jika praktik tersebut benar adanya, maka fungsi DPR sebagai lembaga pengawas bisa dianggap lumpuh. Dewan bukan lagi bertindak sebagai wasit yang menjaga keadilan, melainkan ikut menjadi pemain yang mengambil keuntungan dari proyek publik.
Masyarakat Tasikmalaya, terutama orang tua murid dan tenaga pendidik, berharap program MBG dikembalikan ke tujuan awalnya: meningkatkan gizi anak sekolah. Transparansi, evaluasi menyeluruh, dan pemeriksaan independen menjadi langkah mendesak agar program nasional ini tidak tergerus kepentingan politik segelintir elite.
(Red)*
