KUPANG, || Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Drs. Benhard Menoh, MT, menegaskan bahwa seluruh pegawai di bidang pengelolaan keuangan daerah harus menjunjung tinggi profesionalisme, efisiensi, dan dedikasi tinggi. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah adalah sektor yang tidak memberi ruang bagi kesalahan, apalagi kelengahan.
“Semua SKPD sudah punya program kerja yang jelas. Tinggal dilaksanakan. Tapi yang paling utama adalah profesionalitas,” ujar Benhard dalam pernyataan resmi kepada jajaran internal BPKAD NTT pada Jumat (23/5).
Ia menekankan bahwa pekerjaan di sektor keuangan bersifat teknis dan rutin, sehingga tidak dapat dilakukan sambil belajar. Ketelitian menjadi syarat mutlak, terutama dalam memeriksa kelengkapan administrasi, seperti tanda tangan basah, legalitas penagih, dan kejelasan nominal pembayaran.
Benhard juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran. Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah memangkas anggaran perjalanan dinas hingga lebih dari 50 persen atau setara dengan lebih dari Rp100 miliar.
“Kita optimalkan komunikasi virtual, kecuali jika kehadiran langsung memang tidak bisa digantikan,” katanya.
Selain efisiensi, kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia mencontohkan pentingnya mengikuti ketentuan waktu pemrosesan administrasi keuangan.
“Kalau aturannya bilang dua hari, ya dua hari. Kalau lebih, harus dikembalikan dengan alasan tertulis,” tegasnya.
Benhard turut menggambarkan betapa kompleks dan menantangnya siklus perencanaan hingga pengesahan anggaran tahunan. Mulai dari tahap perencanaan di bulan Mei hingga pengesahan APBD oleh DPRD pada akhir November, semua proses memerlukan ketekunan dan akurasi tinggi.
“Pulang malam, datang pagi. Keuangan ini rumah kedua kita,” ujarnya, menggambarkan dedikasi tinggi para pegawai pengelola keuangan daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa sebagian besar waktu pegawai dihabiskan untuk pelayanan publik, sehingga harus dijalani dengan tanggung jawab dan integritas.
“Hampir 80 persen waktu kita di kantor. Maka bekerjalah dengan benar,” tutupnya.
Penegasan tersebut mencerminkan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT, terutama dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dikelola secara efisien, tepat guna, dan sesuai aturan.
(Desy)
