SERPONG, || Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan kunjungan ke Park Serpong Perumahan by Lippo Group untuk melihat langsung rumah contoh yang telah dibangun. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong percepatan realisasi program 3 juta rumah bagi masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar Sirait didampingi oleh Bos Lippo Group, James Riyadi, serta Bos Sinarmas, Frengky Wijaya. Hadir pula dua Ketua Umum KADIN daerah, yaitu Bobby Lianto dari NTT dan Thomas Jusman dari Bangka Belitung. Keduanya juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI).
Setibanya di lokasi, Menteri PKP menyaksikan langsung desain rumah minimalis modern yang telah dikembangkan oleh Lippo Group. Dengan tata letak yang efisien dan estetika yang menarik, rumah-rumah ini ditawarkan dengan harga terjangkau, mulai dari Rp 300 juta untuk unit townhouse dua lantai.
James Riyadi, yang juga merupakan Koordinator Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Luar Negeri, menyampaikan beberapa masukan terkait konsep perumahan yang dapat mendukung program 3 juta rumah. Menurutnya, inovasi dalam desain dan pemanfaatan ruang yang optimal menjadi kunci untuk menekan harga rumah agar lebih terjangkau bagi masyarakat luas.
Maruarar Sirait juga menegaskan pentingnya implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Kebijakan ini mencakup pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi, pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan proses perizinan hingga pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga Juni 2025.
“Langkah ini merupakan strategi pemerintah untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang layak dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Maruarar Sirait. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini selaras dengan visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan program 3 juta rumah.
Dalam kesempatan itu, Maruarar Sirait meminta langsung kepada Ketua Umum KADIN NTT, Bobby Lianto, untuk memberikan laporan mengenai penerapan kebijakan SKB Tiga Menteri di NTT. Bobby Lianto menyampaikan bahwa hingga saat ini, pembebasan BPHTB dan PBG di NTT masih belum terealisasi sepenuhnya.
Menurut Bobby, hambatan utama dalam penerapan kebijakan tersebut adalah perlunya regulasi daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub), yang mengatur pembebasan BPHTB. Hingga saat ini, regulasi tersebut masih dalam proses pembahasan.
Hal serupa juga terjadi pada pembebasan biaya PBG. Bobby menuturkan bahwa belum ada daerah di NTT yang mengimplementasikan kebijakan ini, meskipun beberapa kabupaten dan kota di luar NTT sudah mulai menerapkannya.
Bobby berharap agar pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat segera menindaklanjuti kebijakan ini. Ia menekankan bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahan baru di daerah, kebijakan ini sebaiknya menjadi prioritas agar sektor properti dapat bergerak lebih cepat.
“Kami berharap pemerintah provinsi, wali kota, dan bupati dapat segera mengambil langkah konkret untuk merealisasikan kebijakan ini. Jika masuk dalam program 100 hari kerja kepala daerah, dampaknya akan sangat besar bagi sektor properti dan perekonomian secara keseluruhan,” ujar Bobby Lianto.
Bobby menambahkan bahwa sektor properti memiliki efek domino yang besar terhadap sektor lain, termasuk industri konstruksi, bahan bangunan, perbankan, dan tenaga kerja. Dengan adanya insentif dari pemerintah, diharapkan masyarakat semakin mudah untuk memiliki hunian yang layak.
Kunjungan Menteri PKP ini menjadi momentum penting bagi industri properti di Indonesia, terutama dalam upaya mempercepat realisasi program 3 juta rumah. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan para pelaku industri, diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah dengan harga yang lebih terjangkau.
Sementara itu, James Riyadi menegaskan komitmen Lippo Group dalam mendukung program perumahan nasional. Ia menyatakan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan hunian berkualitas dengan harga yang kompetitif.
Di akhir kunjungan, Maruarar Sirait mengapresiasi upaya Lippo Group dan para pelaku industri properti yang terus berinovasi untuk mewujudkan perumahan yang layak bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong kebijakan pro-rakyat untuk memastikan hunian yang terjangkau dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat.
(Dessy)
