KUPANG, || Bertempat di Lounge KADIN Indonesia, Menara KADIN Indonesia, lantai 29 Jalan H.R Rasuna Said X-5, Jakarta, Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar diskusi dan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis. Acara yang dimulai pukul 13.00 WIB ini dihadiri langsung oleh Kepala BGN, Prof. Dadan Hidayana, serta dipandu oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Novian Bakrie.
Sosialisasi ini juga dihadiri oleh seluruh Ketua Umum KADIN Provinsi se-Indonesia, termasuk Ketua Umum KADIN Nusa Tenggara Timur (NTT), Bobby Lianto. Dalam pertemuan tersebut, BGN memaparkan secara lengkap tentang program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat melalui pembentukan dapur-dapur gratis di berbagai daerah.
Prof. Dadan menjelaskan bahwa program ini telah mulai dijalankan, meskipun cakupannya masih terbatas. Untuk memperluas jangkauan, BGN berencana menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan KADIN Indonesia pada Jumat, 14 Maret 2025. “KADIN diharapkan mendukung program ini baik secara mikro, seperti membangun dapur dan mendukung Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG), maupun secara makro, yakni menyuplai bahan baku bagi kebutuhan dapur-dapur tersebut,” jelasnya.
BGN menargetkan pembentukan 1.000 dapur gizi di seluruh Indonesia, dengan harapan KADIN di tingkat provinsi dan daerah dapat memberikan dukungan penuh. Dukungan ini mencakup penyediaan bahan baku, pengelolaan dapur, hingga edukasi masyarakat tentang pentingnya asupan gizi.
Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung program ini. Ia juga menyatakan bahwa seluruh KADIN provinsi sudah menyatakan komitmennya untuk berperan aktif.
“Kami siap untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” tegas Anindya.
Sementara itu, Ketua Umum KADIN NTT, Bobby Lianto, menegaskan dukungan pihaknya terhadap inisiatif ini.
Ia menyampaikan, “Kami di NTT siap mendukung dengan segera membangun dapur-dapur yang dapat menjangkau masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan.”
Namun, Bobby juga menyoroti tantangan unik yang dihadapi di NTT, terutama di desa-desa terpencil. Ia menekankan pentingnya memperhatikan daerah-daerah yang sulit dijangkau, agar program ini tidak hanya berpusat di kota-kota besar.
“Desa-desa di NTT banyak yang terpencil dan sulit diakses. Ini harus menjadi perhatian, bagaimana agar makanan bergizi ini benar-benar bisa sampai ke masyarakat di sana,” ujarnya.
Bobby juga menyoroti pentingnya peran KADIN di tingkat kabupaten dalam mendukung pembentukan dapur-dapur di daerah.
Ia berharap KADIN daerah dapat aktif berkontribusi dalam mendukung program ini, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah pedalaman.
Lebih lanjut, Bobby menegaskan pentingnya memprioritaskan produk UMKM lokal sebagai bahan baku dapur. Ia menjelaskan bahwa produk lokal seringkali kalah bersaing dengan produk dari luar daerah, terutama dari Jawa, karena tingginya biaya produksi.
“Untuk mendukung UMKM lokal, perlu ada kebijakan yang memprioritaskan penggunaan produk lokal sebagai bahan baku. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti persoalan bahan pakan ternak di NTT yang sebagian besar masih bergantung dari Jawa. Hal ini menyebabkan tingginya harga produksi dan membuat produk lokal sulit bersaing. “Kami harap ada solusi agar bahan pakan ternak bisa diproduksi di NTT, sehingga biaya produksi bisa ditekan dan produk lokal bisa lebih kompetitif,” tambahnya.
Diskusi ini mencerminkan komitmen bersama antara BGN dan KADIN Indonesia dalam mendorong perbaikan gizi masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, aspirasi dari KADIN NTT menjadi catatan penting agar program ini tidak hanya menyentuh wilayah perkotaan, tetapi juga pedesaan yang selama ini menghadapi tantangan logistik dan aksesibilitas.
Dengan ditandatanganinya MoU besok, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat segera diimplementasikan lebih luas, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dan mendorong keterlibatan aktif dari seluruh KADIN di tingkat provinsi hingga daerah.
(Dessy)
