KAB. OKI, || Konektivitas antarwilayah di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, masih menjadi tantangan utama masyarakat pesisir timur. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah mendorong kolaborasi bersama pihak swasta dan pemerintah desa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar.
Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, menegaskan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam penguatan infrastruktur. “Masyarakat OKI menghadapi tantangan besar dalam konektivitas, terutama di pesisir timur. Penguatan infrastruktur mutlak diperlukan untuk menumbuhkan simpul ekonomi baru,” ujarnya pada Rakor Forum CSR Kabupaten OKI pekan lalu.
Muchendi menambahkan, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu, kontribusi pihak swasta dan pemerintah desa menjadi elemen penting untuk mempercepat perbaikan akses antarwilayah.
Pada tahun anggaran 2025, Pemkab OKI mulai membangun jalan poros sepanjang 4,5 kilometer di Air Sugihan. Pembangunan dilakukan bertahap melalui pengecoran dan pengerasan jalan yang melintasi beberapa desa, termasuk Suka Mulya, Pangkalan Damai, Kerta Mukti, dan Rengas Abang. “Kami fokus membuka akses poros antar desa agar aktivitas ekonomi dan sosial semakin lancar,” kata Kepala Dinas PUPR OKI, Man Winardi.
Dukungan dari sektor swasta juga menguat, salah satunya dari PT OKI Pulp and Paper Mills yang membangun jalan cor beton sepanjang 1,3 kilometer di Desa Bukit Batu melalui program CSR. Jalan selebar delapan meter dengan konstruksi wiremesh setebal 20 sentimeter itu menelan anggaran CSR sebesar Rp3,4 miliar. “Ini bentuk dukungan perusahaan terhadap program prioritas Pemkab OKI,” ujar Vice Direktur PT OKI Pulp and Paper, Gadang Hartawan.
Jalan yang dibangun perusahaan tersebut menghubungkan Simpang Kades hingga Jembatan Penyeberangan Sungai Baung, yang selama ini menjadi jalur utama pengangkut hasil pertanian. Sebelumnya, kondisi jalan yang rusak parah memperlambat arus logistik dan menahan laju ekonomi warga.
Di tingkat desa, kemandirian pembangunan juga mulai tumbuh. Desa Bukit Batu memanfaatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk membangun tiga kantor sekaligus—BPD, PKK, dan kantor desa—serta merencanakan pembangunan jalan cor beton sepanjang dua kilometer. “Dana berasal dari pengelolaan aset desa dan pendapatan sah lainnya. Ini bukti desa mampu mandiri,” kata Kepala Desa Bukit Batu, Rumaidah.
Rumaidah menegaskan pembangunan dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat serta menggandeng Kejaksaan Negeri OKI dan Dinas PUPR untuk memastikan setiap tahapan sesuai aturan. Sinergi pemerintah daerah, swasta, dan desa ini menunjukkan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur dapat menjadi kunci pemerataan kesejahteraan di kawasan pesisir timur OKI.
(Wandriansyah)
