KUPANG, || Parlinggoman Simanungkalit, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II, menegaskan bahwa seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Nusa Tenggara Timur kini dalam kondisi siaga penuh menghadapi potensi banjir dan tanah longsor di musim hujan.
Bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, pihaknya telah mengaktifkan posko dan menyiagakan alat berat di seluruh wilayah provinsi.
Menurut Parlinggoman, langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri PUPR agar seluruh balai di Indonesia bersiap menghadapi musim hujan dengan menyiapkan sarana, prasarana, dan personel yang memadai.
“Kami berkoordinasi dengan semua stakeholder, termasuk BMKG untuk data cuaca, BPBD NTT, pemerintah daerah, TNI, dan Polri,” ujarnya kepada wartawan usai Apel Siaga Bencana Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di halaman Kantor BBWS Nusa Tenggara II, Selasa (4/11/2025).
Ia menegaskan bahwa apel siaga ini menjadi pengingat bagi seluruh pihak bahwa NTT merupakan wilayah dengan potensi tinggi terhadap bencana banjir dan longsor, terutama pada periode November 2025 hingga Februari 2026, yang diprediksi akan mengalami curah hujan tinggi.
Selain ancaman banjir, Binsar sapaan akrabnya menyoroti risiko tanah longsor akibat kondisi tanah yang mudah jenuh air. Bidang Bina Marga, kata dia, telah menyiapkan peralatan darurat seperti alat berat, ekskavator, dan loader untuk membersihkan material longsoran agar akses transportasi tetap terbuka.
Sementara itu, Kepala BPJN NTT, Janto, mengungkapkan pihaknya telah memeriksa seluruh peralatan dan posko siaga di berbagai pulau.
“Kami sudah membagi wilayah menjadi beberapa zona: Pulau Timor, Flores, Sumba, Lembata–Alor, serta Rote Ndao dan Sabu Raijua. Untuk Flores, saat ini sedang ada penanganan longsor di ruas Wolowaru–Ende, dan alat berat sudah siaga di lokasi,” jelasnya.
BPJN NTT juga telah membentuk enam posko bencana di titik-titik rawan longsor. Di Pulau Timor terdapat dua posko di PPK 1.1 dan PPK 2.2, sementara di Pulau Flores posko ditempatkan di PPK 3.3 (Ruteng), PPK 4.1 (Nagekeo), PPK 4.2, dan PPK 4.5. Satu posko lainnya berada di Pulau Sumba (PPK 1.3) serta masing-masing satu titik di Lembata–Alor dan Rote–Sabu Raijua.
Menurut Janto, seluruh peralatan dan sumber daya kini telah disebar ke lokasi rawan, dengan dana penanganan darurat yang juga sudah disiapkan pemerintah pusat.
“Untuk pembersihan saluran dan longsor kecil, kami menggunakan dana swakelola. Masyarakat diimbau segera melapor ke posko terdekat jika menemukan longsoran atau kerusakan jalan,” tegasnya.
Langkah antisipatif BBWS dan BPJN NTT ini diharapkan mampu mempercepat respon terhadap potensi bencana serta meminimalkan dampak terhadap masyarakat dan infrastruktur publik di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.
(Desy)
