KARAWANG, || Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi nasional dan global.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat yang digelar di Karawang, Rabu (11/6/2025).
Pertemuan tahunan yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, para kepala daerah, serta jajaran perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Asep menyampaikan bahwa pengendalian inflasi di Kabupaten Bekasi dilakukan melalui empat pilar utama: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Beberapa program strategis yang telah dijalankan antara lain operasi pasar murah, penguatan koordinasi TPID, serta pemantauan harga pasar secara langsung.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dalam jalur distribusi pangan untuk menekan harga pasar. Pemkab Bekasi mendorong kolaborasi antara distributor lokal, BUMDes, dan koperasi desa guna memperpendek rantai distribusi.
“Langkah ini penting agar produk pertanian bisa langsung sampai ke pasar dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Terkait ketersediaan pangan, Kabupaten Bekasi dipastikan dalam kondisi stabil hingga pertengahan 2025, terutama untuk komoditas strategis seperti beras, jagung, dan cabai. Capaian ini didukung oleh peningkatan produksi di lahan aktif, optimalisasi lahan tidur, serta kemitraan dengan kelompok tani dan pelaku usaha lokal.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemkab Bekasi telah menjalankan berbagai kebijakan strategis, termasuk Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi), penguatan Satgas Inflasi Daerah, serta pemantauan harga harian di pasar tradisional. Pemkab juga terus mendorong digitalisasi perdagangan melalui pengembangan platform e-commerce guna memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM serta menekan biaya distribusi.
“Seluruh kebijakan ini kami rancang secara adaptif, berbasis data, dan berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” tegas Asep.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, dalam sambutannya menekankan pentingnya langkah antisipatif dan kolaboratif antar daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan. Ia menyebut rantai distribusi pangan yang panjang dan mahal sebagai tantangan utama yang harus segera dibenahi.
“Distribusi yang panjang harus dipangkas agar harga tidak naik hanya karena ongkos logistik,” ujarnya.
Gubernur juga mendorong percepatan digitalisasi ekonomi, perdagangan, dan layanan publik di seluruh wilayah Jawa Barat melalui penguatan TP2DD.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa inflasi di Jawa Barat saat ini berada pada angka 1,47 persen, atau dalam kondisi “lampu kuning”. Ia mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjaga stabilitas harga agar inflasi tidak melebihi batas atas 3,5 persen sebagaimana ditetapkan dalam target nasional.
“Stabilitas harga dan daya beli sangat bergantung pada ketahanan pangan. Maka, pertanian lokal harus terus dijaga dan didukung,” tegasnya.
( Dede Bustomi)
