PADANG, || Anggota DPR RI, Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.M.Tr., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Rabu (7/5) pagi.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Forkopimda Sumbar, Basarnas, seluruh Kepala Pelaksana BPBD kabupaten/kota se-Sumbar, serta berbagai organisasi relawan kebencanaan seperti FPRB, PMI, KOGAMI, Tagana, Jemari Sakato, APDI, dan ORARI.
Tujuan utama rakor ini adalah memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanggulangan bencana di wilayah rawan seperti Sumatera Barat. Koordinasi yang efektif dinilai sangat penting untuk meminimalisir dampak bencana dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Lisda Hendrajoni menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan upaya mitigasi berkelanjutan. Ia menyatakan komitmennya untuk mendukung seluruh program penanggulangan bencana melalui peran dan fungsi legislatif.
“Rapat koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dan strategi efektif dalam menghadapi potensi bencana di Sumbar pada tahun 2025 dan seterusnya,” ungkapnya.
Lisda yang juga merupakan anggota Fraksi Nasdem menyoroti pentingnya penguatan sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat. Ia mengingatkan agar setiap proposal yang diajukan ke BNPB harus dikawal ketat, termasuk realisasi, pelaksanaan, dan pengawasannya.
“Pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, harus proaktif dalam menjalin komunikasi dengan BNPB. Kami di Komisi VIII siap menjembatani dan mendampingi proses tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa meskipun frekuensi bencana nasional pada awal 2025 relatif tidak tinggi, kewaspadaan tetap harus menjadi prioritas utama, terutama di wilayah-wilayah rawan seperti Sumatera Barat.
“Pencegahan dan kesiapsiagaan harus menjadi perhatian utama. Rapat ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas sektor,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menetapkan penanggulangan bencana sebagai salah satu program prioritas nasional dalam Asta Cita. BNPB mendapat instruksi untuk memberikan pendampingan intensif kepada daerah, termasuk Sumatera Barat, dalam seluruh tahapan penanganan bencana, dari mitigasi hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
BNPB sendiri telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan pasca bencana besar yang melanda Sumbar pada Mei 2024, termasuk pembangunan tempat pengungsian sementara dan distribusi logistik darurat.
“Komitmen kita bersama adalah memperkuat kesiapsiagaan dan merespons cepat setiap potensi bencana demi keselamatan masyarakat,” tutup Suharyanto.
(Wempi Hardi)
