SERGAP.CO.ID
KABUPATEN CIREBON || Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cirebon menyegel Kantor DPRD Kabupaten Cirebon saat menggelar aksi demonstrasi, Kamis (1/10/2026) sore.
Penyegelan dilakukan sebagai bentuk tekanan agar Ketua DPRD Kabupaten Cirebon menemui massa aksi secara langsung.
Ketua Umum HMI Cabang Cirebon, Muhammad Akramul Farhan, mengatakan ada tiga tuntutan utama yang dibawa dalam aksi tersebut.
Pertama, keterbukaan informasi anggaran DPRD. Kedua, audit komprehensif anggaran DPRD tahun 2026. Ketiga, penghapusan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
“Ini adalah aksi kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Cirebon, khususnya menjadi mitra kritis daripada legislatif ataupun eksekutif,” ujar Farhan di lokasi aksi.
Farhan menyebut tuntutan tersebut lahir dari kajian dan konsolidasi internal selama sepekan. Menurutnya, penggunaan anggaran daerah harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.
“Yang pertama itu menuntut atas keterbukaan informasi publik, yang kedua meminta audit komprehensif anggaran DPRD Kabupaten Cirebon dalam anggaran 2026,” katanya.
Desak Tunjangan Perumahan Dihapus
Selain audit, HMI menyoroti tunjangan perumahan yang diterima pimpinan dan anggota dewan. Mereka menilai fasilitas itu perlu dihapus di tengah tuntutan efisiensi anggaran.
“Penghapusan tunjangan perumahan pimpinan dewan dan seluruh anggota dewan DPRD Kabupaten Cirebon,” tegas Farhan.
“Karena saya rasa dengan gajinya saja cukuplah untuk beli beras, rumah, dan lain-lain,” imbuhnya.
Massa HMI menegaskan akan mempertahankan segel di gerbang Kantor DPRD hingga Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menemui mereka.
“Kami akan menyegel Kantor DPRD Kabupaten Cirebon sampai Ketua DPRD mau menemui kami, sampai hari Selasa nanti,” ucap Farhan.
HMI juga mengancam akan kembali dengan massa lebih besar jika tuntutan tidak ditindaklanjuti.
“Kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak, dengan tuntutan yang lebih konkret sehingga DPRD mau menindaklanjuti poin-poin tuntutan kami,” katanya.
Jawaban DPRD: Ketua Sedang Kontrol Kesehatan di Bandung
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, membenarkan massa HMI ingin bertemu langsung dengan Ketua DPRD.
Namun, Sophi Zulfia disebut sedang berada di Bandung untuk kontrol kesehatan sehingga tidak bisa menemui massa.
“Saya juga meminta maaf, karena memang faktanya hari ini Ketua DPRD, Ibu Sophi, sedang berhalangan dan sedang kontrol kesehatannya di Bandung, karena memang ada hal yang tidak bisa ditinggalkan,” kata Hasan.
Hasan mengatakan DPRD telah menerima aspirasi HMI. Terkait tunjangan, ia menjelaskan hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 yang telah diubah menjadi PP Nomor 1 Tahun 2023.
Menurutnya, evaluasi terhadap hak tersebut sedang dilakukan oleh pihak eksekutif bersama tim penyusun dan telah dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi serta kementerian terkait.
“Memang dalam periode kita ini sekarang sedang melakukan evaluasi terhadap apa yang disampaikan aspirasi oleh mahasiswa. Ketentuannya tetap kami sebagai DPRD tidak bisa mengintervensi, karena itu ranah eksekutif,” jelasnya.
Klaim Tidak Ada Temuan BPK
Hasan juga menyinggung hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia mengklaim pemeriksaan sebelumnya tidak menemukan pelanggaran di DPRD.
“Kalau mau bicara efektivitas anggaran, pelaksanaan keterbukaan di DPRD, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, yang diaudit oleh BPK itu tidak ada temuan sama sekali. Di 2026 kan masih jalan,” ujarnya.
Ia mengakui penyegelan mengganggu aktivitas dewan.
“Pastinya mengganggu, apalagi kalau ada tamu. Tapi itu adalah bentuk ekspresi mereka, ekspresi aspirasinya. Kita coba lobby, komunikasi sampai nanti malam,” kata Hasan.
APBD 2026 Rp4,3 Triliun
APBD Kabupaten Cirebon 2026 sendiri telah ditetapkan melalui Perda Nomor 14 Tahun 2025. Pendapatan daerah tercatat Rp4,242 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp4,339 triliun.
Aksi HMI ini membuat isu keterbukaan anggaran dan fasilitas dewan kembali menjadi sorotan publik di Kabupaten Cirebon.
(Agus)
