KAB. SUMBA TIMUR, NTT, || Penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah Kelurahan Temu, Kabupaten Sumba Timur, menjadi perhatian pemerintah daerah bersama instansi terkait dan masyarakat. Untuk membangun kesamaan pemahaman serta mendorong penyelesaian sesuai ketentuan hukum, digelar sosialisasi terkait tanah Eks Hak Guna Bangunan (HGB) 01 Temu dan Hak Pengelolaan (HPL) 06 Temu, Senin (16/11/2026).
Kegiatan berlangsung di Aula Setda (Patola Ratu), Jalan Jenderal Soeharto No. 42, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
Komandan Kodim 1601/Sumba Timur Letkol Arm Adwi Prasetya diwakili Perwira Kodim 1601/Sumba Timur, Letda Arm Gunawan Arifin, untuk menghadiri kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan TNI terhadap koordinasi lintas instansi dalam penanganan persoalan pertanahan.
Sejumlah unsur turut hadir, di antaranya Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur, Asisten I dan III Setda, perwakilan Kejaksaan Negeri Sumba Timur, Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Sumba Timur, Kabid Satpol PP, Camat Kanatang, Lurah Temu, Babinsa Koramil 05/Waingapu, Bhabinkamtibmas Temu, serta masyarakat Kelurahan Temu.
Sosialisasi ini menjadi ruang komunikasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, instansi pertanahan, dan masyarakat untuk membahas persoalan tanah Eks HGB 01 Temu dan HPL 06 Temu.
Permasalahan pertanahan membutuhkan penanganan yang cermat karena berkaitan dengan kepastian hukum, status hak atas tanah, serta kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, penyampaian informasi yang jelas dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mencegah kesalahpahaman maupun potensi konflik di tengah masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan seluruh pihak memperoleh pemahaman yang sama mengenai persoalan yang dibahas, termasuk prosedur dan ketentuan yang menjadi dasar penyelesaiannya.
Keterlibatan masyarakat juga dinilai penting agar aspirasi dan informasi dari warga dapat menjadi bagian dari proses komunikasi dengan instansi berwenang.
Penyelesaian persoalan pertanahan diharapkan dilakukan secara transparan, objektif, tertib administrasi, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan terbangunnya koordinasi antara pemerintah daerah, BPN/ATR, aparat terkait, dan masyarakat, proses penyelesaian permasalahan tanah di Kelurahan Temu diharapkan dapat berjalan kondusif serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
(Ms)
(Ms)






