KOTA BANDUNG, || Memasuki musim kemarau, Pemerintah Kota Bandung tidak ingin lengah terhadap ancaman bencana hidrometeorologi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung tetap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem yang sewaktu-waktu dapat terjadi meski peluangnya relatif kecil.
Arahan tersebut disampaikan Farhan di Balai Kota Bandung, Selasa (7/7/2026). Ia menegaskan, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk meminimalkan dampak bencana, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir.
“BPBD ini ada dua hal yang mesti diperhatikan. Pertama adalah antisipasi cuaca ekstrem,” kata Farhan.
Menurutnya, hasil kajian yang diterima Pemerintah Kota Bandung menunjukkan peluang terjadinya hujan ekstrem selama musim kemarau hanya sekitar enam persen. Namun, ia mengingatkan bahwa probabilitas yang rendah tidak berarti ancaman tersebut dapat diabaikan karena dampaknya berpotensi sangat besar apabila benar-benar terjadi.
Sebagai bahan evaluasi, Farhan mencontohkan banjir yang melanda Surabaya beberapa waktu lalu. Hujan berintensitas tinggi yang mengguyur selama sekitar empat jam tanpa henti menyebabkan genangan di berbagai kawasan dan memperparah kondisi akibat naiknya air rob.
“Apa yang terjadi di Surabaya beberapa minggu lalu menjadi pembelajaran. Hujan tidak berhenti selama empat jam membuat air rob naik. Di Bandung hal seperti itu juga bisa terjadi. Walaupun kemungkinannya hanya enam persen, kalau sampai itu terjadi banjirnya bisa sangat dahsyat,” ujarnya.
Berkaca dari kondisi tersebut, Farhan menginstruksikan BPBD untuk terus memperbarui peta risiko kebencanaan, memastikan kesiapan personel beserta peralatan penanggulangan bencana, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah agar respons terhadap kondisi darurat dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan efektif.
Selain aspek teknis, Pemkot Bandung juga menaruh perhatian pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Farhan menilai keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat untuk bertindak cepat ketika situasi darurat terjadi.
Karena itu, ia meminta BPBD memperluas pelaksanaan pelatihan tanggap darurat di seluruh kecamatan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan aparatur kewilayahan, relawan, serta masyarakat dalam mengenali potensi bahaya, melakukan evakuasi, hingga memberikan pertolongan pertama saat terjadi bencana.
“Berikutnya adalah melakukan pelatihan-pelatihan emergency di setiap kecamatan. Itu penting sekali,” tegasnya.
Di sisi lain, kondisi musim kemarau memang umumnya identik dengan penurunan curah hujan. Namun, perubahan iklim membuat pola cuaca semakin sulit diprediksi sehingga potensi hujan ekstrem tetap perlu diantisipasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat sistem mitigasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana.
Farhan berharap seluruh langkah mitigasi yang dilakukan sejak dini mampu memperkuat ketahanan Kota Bandung dalam menghadapi berbagai ancaman kebencanaan. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada, mengikuti informasi resmi mengenai prakiraan cuaca dan kebencanaan, serta berpartisipasi aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana.
“Kesiapsiagaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar dampak bencana dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya.
(Dewi)
