KOTA BANDUNG, || Pelantikan 105 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung menjadi bagian dari langkah strategis memperkuat sektor prioritas pembangunan, khususnya ketahanan pangan menjelang musim kemarau. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, penguatan sumber daya manusia di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menjadi salah satu fokus utama agar ketersediaan pangan masyarakat tetap terjaga.
Sebanyak 105 pejabat yang terdiri atas 77 pejabat struktural dan 28 pejabat fungsional dilantik di Plaza Balai Kota Bandung, Selasa (7/7/2026). Pelantikan tersebut merupakan bagian dari rotasi dan penyegaran organisasi yang dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi.
“Ini kegiatan rutin. Sebagai organisasi besar dengan sekitar 22 ribu ASN tentu harus ada rotasi agar organisasi tetap berjalan optimal,” kata Farhan usai pelantikan.
Menurutnya, pengisian sejumlah jabatan fungsional dilakukan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan, terutama pada sektor kesehatan dan DKPP. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Kota Bandung akan menghadapi tantangan menjaga stabilitas pasokan pangan saat memasuki musim kemarau.
Farhan mengatakan, Kota Bandung memiliki karakteristik berbeda dengan daerah penghasil pangan karena hampir seluruh kebutuhan pangannya dipasok dari luar wilayah.
“Kami ingin memastikan SDM profesional di DKPP mampu menjaga cadangan pangan, memastikan distribusi berjalan lancar, dan menjamin suplai ke Kota Bandung tidak terganggu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sekitar 16 provinsi menjadi pemasok berbagai kebutuhan pangan bagi masyarakat Kota Bandung. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus memperkuat koordinasi lintas daerah sekaligus memastikan distribusi bahan pokok tetap berjalan tanpa hambatan.
“Kita ini bukan produsen, tetapi 100 persen konsumen. Karena itu, kelancaran distribusi menjadi faktor yang sangat menentukan,” katanya.
Selain memperkuat jajaran DKPP, Pemkot Bandung juga terus menjalin koordinasi dengan Bulog untuk menjaga stok kebutuhan pokok dan mengantisipasi potensi gangguan distribusi selama musim kemarau.
Farhan menilai, menjaga ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan barang, tetapi juga keseimbangan harga di tingkat konsumen dan produsen. Menurutnya, harga pangan yang terlalu rendah memang menguntungkan masyarakat dalam jangka pendek, namun berpotensi menekan semangat produksi peternak maupun petani apabila berlangsung dalam waktu lama.
Sebagai contoh, ia menyoroti harga ayam dan telur yang saat ini mengalami penurunan. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak berdampak pada berkurangnya produksi dari daerah pemasok.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan kerja sama jangka panjang dengan sejumlah daerah sentra produksi melalui kontrak suplai berbagai komoditas strategis, seperti beras dan telur. Skema tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi daerah penghasil sekaligus menjamin pasokan pangan bagi masyarakat Kota Bandung.
“Ke depan kami ingin membangun kerja sama dengan daerah penghasil sehingga kebutuhan pangan Kota Bandung tetap terjamin secara berkelanjutan,” tutur Farhan.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji berbagai skema penguatan ketahanan pangan, termasuk pembahasan mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan bersama instansi terkait.
Melalui rotasi pejabat dan penguatan organisasi di sektor strategis, Pemkot Bandung berharap mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi tantangan ketahanan pangan di tengah ketergantungan pasokan dari luar daerah.
(Dewi)
