BANDUNG, || Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) bersama Satuan Gugus Tugas Anti Korupsi Forum Ormas/LSM/Paguyuban/Perkumpulan Provinsi Jawa Barat (Formas Jabar) berencana menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait dugaan persoalan dalam pelaksanaan sejumlah program di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR).
Rencana aksi tersebut disampaikan Ketua Umum ARM yang juga menjabat sebagai Komandan Satgas Anti Korupsi Formas Jabar, Furqon Mujahid, saat ditemui awak media di Bandung, Selasa (9/6/2026). Menurut pria yang akrab disapa Mang Jahid itu, aksi akan melibatkan berbagai organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Formas Jabar.
Ia menyebut, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan harapan publik.
“Selama ini sejumlah organisasi telah menyampaikan surat dan masukan kepada dinas terkait agar pelaksanaan pekerjaan sesuai regulasi. Namun, menurut kami masih ada berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut,” ujar Furqon kepada media ini.
Furqon mengungkapkan, Satgas Anti Korupsi Formas Jabar mengklaim telah menerima laporan terkait 13 paket pekerjaan di lingkungan Dinas BMPR Jawa Barat yang diduga tidak dilaksanakan secara optimal dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Temuan tersebut, kata dia, tersebar di sejumlah balai pelaksana teknis.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya berencana menyampaikan laporan resmi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan tembusan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk dilakukan pendalaman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Namun demikian, hingga berita ini ditulis belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Dinas BMPR Provinsi Jawa Barat terkait berbagai tudingan yang disampaikan oleh Satgas Anti Korupsi Formas Jabar. Karena itu, dugaan tersebut masih memerlukan proses verifikasi dan pembuktian oleh aparat penegak hukum yang berwenang.
Di sisi lain, Koordinator Formas Jabar, H. Rd. Hendra Mulyana, SH, yang dihubungi melalui sambungan telepon dari Mekkah, menyatakan dukungannya terhadap rencana penyampaian aspirasi tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari implementasi peran serta publik dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Meski mendukung aksi unjuk rasa, Hendra mengingatkan seluruh peserta untuk tetap mematuhi aturan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban selama menyampaikan aspirasi.
“Kami berharap rekan-rekan yang terlibat dalam aksi dapat menjaga kondusivitas Jawa Barat. Aspirasi harus disampaikan secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Rencana aksi tersebut dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah melalui proses musyawarah bersama para pimpinan organisasi yang tergabung dalam Formas Jabar. Forum berharap langkah ini dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.
(**)
