KOTA KUPANG || Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei kembali menjadi momentum penting untuk menegaskan peran strategis pers sebagai pilar demokrasi. Di tengah arus informasi yang semakin cepat dan kompleks, tuntutan terhadap kualitas, integritas, dan independensi jurnalis dinilai semakin mendesak.
Di tingkat daerah, komitmen tersebut disuarakan oleh Ketua DPW Media Online Indonesia (MOI) Provinsi NTT, Herry Battileo, S.H., M.H., bersama Ketua DPW Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi NTT, Andre Lado, S.H. Keduanya menekankan pentingnya membangun pers yang profesional dan bertanggung jawab.
Herry Battileo menyatakan bahwa kebebasan pers harus tetap dijaga sebagai fondasi demokrasi, namun tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab etis dan profesional.
“Kebebasan pers bukan berarti tanpa batas. Harus dijalankan secara bertanggung jawab, profesional, dan berlandaskan etika jurnalistik. Pers yang kuat adalah yang independen dan berpihak pada kepentingan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, pers memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan informasi serta menjadi pengawas terhadap jalannya pemerintahan dan dinamika sosial di masyarakat.
Senada, Andre Lado menegaskan bahwa tantangan era digital menuntut jurnalis untuk lebih adaptif tanpa mengabaikan prinsip dasar jurnalistik seperti verifikasi, akurasi, dan independensi.
“Organisasi seperti MOI dan PWMOI memiliki peran strategis dalam membina dan meningkatkan kapasitas wartawan. Kami berkomitmen menghadirkan pers yang berkualitas untuk menjaga marwah profesi,” katanya.
Selain penguatan kapasitas, kedua tokoh tersebut juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi jurnalis. Menurut mereka, jaminan keamanan menjadi faktor krusial agar wartawan dapat bekerja secara profesional tanpa tekanan atau rasa takut.
Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan terhadap kebebasan pers masih cukup besar. Tekanan politik, kepentingan ekonomi, hingga maraknya disinformasi digital menjadi ancaman yang tidak bisa diabaikan.
Di sisi lain, perkembangan media digital yang sangat cepat juga memunculkan persoalan baru, seperti munculnya media tanpa verifikasi yang berpotensi menurunkan kualitas informasi. Kondisi ini menuntut adanya penguatan standar profesionalisme di kalangan insan pers.
Sejumlah pengamat menilai, selain menjaga independensi, peningkatan kesejahteraan wartawan juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Ketimpangan ekonomi di sektor media dinilai dapat memengaruhi kualitas kerja jurnalistik serta membuka potensi konflik kepentingan.
Menanggapi hal tersebut, Herry dan Andre menekankan pentingnya solidaritas di antara sesama pekerja pers. Mereka menilai, persatuan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem media yang sehat dan profesional, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur.
“Perbedaan itu wajar, tetapi persatuan harus diutamakan. Dengan kebersamaan, kita bisa membangun pers yang lebih kuat dan berintegritas,” tegas mereka.
Momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga ruang refleksi bagi seluruh insan pers untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai dasar jurnalistik.
Di tengah banjir informasi, masyarakat semakin membutuhkan sumber berita yang kredibel dan dapat dipercaya. Di sinilah peran pers diuji—tidak hanya cepat dalam menyampaikan informasi, tetapi juga akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, masa depan pers tidak hanya ditentukan oleh kebebasan yang dimilikinya, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kualitas, integritas, dan kepercayaan publik di tengah perubahan zaman.
(Ms)
