JAKARTA, || Momentum perayaan Lebaran 2026 diperkirakan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan pembiayaan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Optimisme ini disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memproyeksikan kredit UMKM pada 2026 akan tumbuh sekitar 7–9 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa peningkatan keyakinan konsumen, prospek pertumbuhan ekonomi nasional, serta penguatan kebijakan pembiayaan bagi UMKM menjadi faktor utama yang mendorong optimisme tersebut.
“Komitmen untuk terus mendorong akses pembiayaan yang lebih luas, mudah, dan inklusif bagi UMKM akan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Dian dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/3/2026).
Data OJK menunjukkan, penyaluran kredit UMKM pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp1.482,9 triliun, atau sekitar 17,33 persen dari total kredit perbankan.
Meski mengalami moderasi pertumbuhan sebesar 0,53 persen secara tahunan, kondisi fundamental sektor UMKM dinilai tetap terjaga.
Menurut Dian, perlambatan tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global dan nasional, serta proses pemulihan sektor UMKM pascapandemi yang berlangsung lebih lambat dibandingkan sektor korporasi.
Meski demikian, industri perbankan tetap optimistis terhadap prospek kredit UMKM. Hal ini didukung oleh meningkatnya indikator kepercayaan konsumen.
OJK mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada awal 2026 berada di level 127,00, sementara Consumer Price Index tercatat 109,75. Kedua indikator tersebut menunjukkan tren positif dalam setahun terakhir.
Selain itu, efek musiman perayaan Lebaran (seasonal effect) diperkirakan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2026. Lonjakan aktivitas ekonomi tersebut diyakini dapat mendorong permintaan kredit, khususnya untuk modal kerja UMKM.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan akses pembiayaan, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Regulasi ini mewajibkan bank maupun lembaga keuangan nonbank menyediakan skema pembiayaan yang lebih mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif bagi pelaku usaha kecil.
OJK juga membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah sebagai upaya memperkuat dukungan kelembagaan dalam pengembangan sektor UMKM.
“Saat ini OJK terus berkoordinasi dengan industri perbankan terkait implementasi POJK UMKM dalam rencana bisnis bank,” kata Dian.
Selain itu, OJK juga mendukung program pemerintah terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 yang ditargetkan mencapai Rp308,41 triliun. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan penyalur, termasuk lembaga penjaminan dan perusahaan asuransi kredit.
Ke depan, OJK menilai penguatan ekosistem UMKM perlu dilakukan melalui peningkatan kewirausahaan, pendampingan usaha, pembukaan akses pasar melalui offtaker, serta identifikasi sektor-sektor UMKM yang memiliki potensi berkembang.
Dengan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 yang mencapai 5,11 persen serta target 6 persen pada 2026, OJK optimistis sektor UMKM akan terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
(Desy)
