KUPANG, || Komitmen memperkuat fondasi ekonomi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali ditegaskan dalam forum SASANDO DIA (Sante-Sante Duduk ba Omong deng Media) yang digelar Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi NTT, Senin (2/3).
Forum ini menjadi ruang konsolidasi kebijakan antara otoritas moneter, fiskal, sektor jasa keuangan, dan Pemerintah Provinsi NTT bersama insan pers.
Kepala Perwakilan BI NTT, Adidoyo Prakoso, mengungkapkan bahwa perekonomian NTT pada 2025 tumbuh 5,14 persen (ctc), meningkat signifikan dibandingkan 3,87 persen pada 2024. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi pascapandemi COVID-19 serta melampaui pertumbuhan nasional dan kawasan Balinusra.
“Inflasi juga tetap terkendali di angka 2,39 persen dan berada dalam kisaran sasaran nasional,” ujarnya.
BI NTT menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi melalui penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memperluas digitalisasi sistem pembayaran, serta mendorong pengembangan UMKM dan ekonomi inklusif. Pada 2026, ekonomi NTT diproyeksikan tetap tumbuh kuat dengan dukungan konsumsi rumah tangga, investasi, serta penguatan sektor pertanian dan perdagangan.
Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda NTT, Selfi H. Nange, memaparkan arah kebijakan pembangunan 2026 yang berfokus pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Program One Village One Product (OVOP) serta penguatan NTT Mart sebagai platform perdagangan daerah diarahkan untuk memperluas akses pasar dan memperpendek rantai distribusi produk unggulan masyarakat.
Program Desa Dasacita juga diposisikan sebagai instrumen percepatan pembangunan di tingkat desa. Selain itu, integrasi ekonomi lintas regional NTT–NTB–Bali terus diperkuat melalui kerja sama di bidang konektivitas, pariwisata, perdagangan, hingga energi terbarukan.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT, Yan Jimmy Hendrik Simarmata, menegaskan stabilitas industri perbankan sepanjang 2025 tetap terjaga. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan aset, kredit, dan Dana Pihak Ketiga (DPK).
OJK juga memperkuat pengawasan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan daerah, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui TPAKD, serta menindak aktivitas keuangan ilegal. Perkembangan positif turut tercatat pada sektor pasar modal, fintech lending, dan lembaga pembiayaan.
Dari sisi fiskal, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT, Adi Setiawan, memaparkan bahwa hingga Desember 2025 realisasi belanja daerah mencapai Rp19,49 triliun atau 63,69 persen dari pagu, dengan belanja operasional sebesar Rp14,91 triliun atau 66,60 persen dari alokasi.
Dengan kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB NTT yang melampaui 21 persen, kebijakan fiskal dinilai berperan penting sebagai penggerak ekonomi daerah.
Forum SASANDO DIA menegaskan bahwa kolaborasi erat antara kebijakan moneter, fiskal, sektor jasa keuangan, dan pemerintah daerah menjadi kunci menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi NTT yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Dukungan media sebagai mitra strategis komunikasi publik diharapkan mampu memperkuat optimisme masyarakat terhadap prospek ekonomi daerah.
(Ms)
