KOTA CIMAHI || Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmen peningkatan kinerja dan pelayanan publik melalui apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dirangkaikan dengan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin (5/1/2026).
Apel gabungan tersebut digelar pada pekan pertama Januari 2026 dan diikuti ASN dari tingkat pemerintah kota hingga kelurahan sebagai tanda dimulainya pelaksanaan tahun anggaran 2026.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda seremonial rutin, melainkan momentum strategis transisi dari evaluasi kinerja tahun 2025 menuju pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih terukur di tahun 2026.
Penyerahan DPA menandai dimulainya tanggung jawab formal seluruh SKPD dalam mengelola anggaran daerah sesuai dengan rencana kerja dan target kinerja yang telah ditetapkan.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi kelanjutan dari fondasi kerja yang telah dibangun pada tahun sebelumnya, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Ngatiyana, DPA bukan sekadar dokumen pembagian anggaran, tetapi merupakan bentuk ikatan komitmen moral dan profesional seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Hari ini tanggal 5 Januari 2026, hari pertama ASN Kota Cimahi melaksanakan apel gabungan dari tingkat pemerintah kota sampai kelurahan. Alhamdulillah seluruh ASN hadir. Kita bersyukur tahun 2025 berjalan dengan sebaik-baiknya,” ujar Ngatiyana.
Ia berharap, pada tahun anggaran 2026 seluruh ASN dapat bekerja lebih optimal, efektif, dan responsif dalam menjawab kebutuhan serta keluhan masyarakat.
“Penyerahan DPA ini menjadi bagian penting agar tugas-tugas tahun 2026 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya untuk masyarakat,” tegasnya.
Pembukaan tahun anggaran 2026 juga dibarengi dengan capaian positif Pemerintah Kota Cimahi sepanjang tahun 2025 di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Sejumlah penghargaan berhasil diraih, di antaranya dua penghargaan di bidang lingkungan hidup, serta penghargaan di bidang informatika dan inovasi, yang mencerminkan kinerja birokrasi berbasis hasil.
“Termasuk penyerahan penghargaan tingkat Provinsi Jawa Barat, di antaranya dua penghargaan bidang lingkungan hidup, serta bidang informatika dan inovasi,” tambah Ngatiyana.
Prestasi juga datang dari tingkat kelurahan, di mana Kota Cimahi meraih predikat kelurahan terbaik se-Jawa Barat serta melahirkan lurah berprestasi tingkat provinsi.
“Kelurahan terbaik atau juara dua se-Jawa Barat, dan secara perorangan lurah terbaik se-Jawa Barat diraih Bangkit Mustikoaji. Ini salah satu prestasi Kota Cimahi di tahun 2025,” ungkapnya.
Dalam konteks birokrasi modern, Ngatiyana menekankan bahwa disiplin ASN merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Ia pun mengapresiasi tingkat kehadiran dan kedisiplinan ASN Kota Cimahi yang dinilai tinggi dalam mengikuti apel gabungan sebagai indikator kesiapan menghadapi beban kerja tahun anggaran baru.
Dengan diserahkannya DPA dan capaian kinerja yang telah diraih, Pemerintah Kota Cimahi kini memasuki fase krusial untuk membuktikan bahwa disiplin, prestasi, dan pengelolaan anggaran mampu diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Cimahi.
(Dewi)
