KAB. TASIKMALAYA, || Mahasiswa Tasik Timur menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di wilayah Kecamatan Gunungtanjung, Kabupaten Tasikmalaya, yang dinilai tidak memenuhi standar mutu dan kebersihan. Program yang semestinya menjadi wujud kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan gizi anak-anak justru memunculkan polemik karena adanya dugaan kelalaian serius di lapangan.
Fenomena ini mencuat setelah ditemukan sejumlah indikasi ketidakwajaran dalam penyediaan makanan bagi anak-anak penerima manfaat. Mahasiswa menilai, program yang dibiayai dengan uang rakyat itu kini menjadi sorotan tajam lantaran mutu dan higienitas makanan diabaikan oleh pihak pelaksana.
Pada 21 Oktober 2025, terungkap kasus memalukan ketika dalam paket makanan yang dibagikan kepada salah satu lembaga pendidikan penerima manfaat ditemukan rambut dan lalat di antara sajian. Para pengajar PAUD dan TK juga menyampaikan kekecewaan atas porsi yang terlalu sedikit, yang dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan gizi anak usia dini.
Selain itu, sejumlah orang tua penerima manfaat menyoroti perubahan merek susu yang disalurkan. Mereka mengeluhkan bahwa merek baru justru memiliki kualitas gizi lebih rendah, dan berharap agar merek lama yang dikenal lebih baik dikembalikan demi menjaga asupan gizi anak-anak mereka.
Kekecewaan masyarakat semakin memuncak pada 29 Oktober 2025, ketika ditemukan menu kacang panjang yang mengandung belatung ikut dimasak dan disajikan kepada anak-anak. Temuan ini dinilai bukan sekadar keteledoran teknis, melainkan bukti gagalnya sistem pengawasan dan kontrol mutu dari pihak pelaksana maupun instansi terkait.
Mahasiswa Tasik Timur mempertanyakan tanggung jawab moral dan profesionalisme penyelenggara program. “Bagaimana mungkin makanan yang seharusnya menyehatkan justru berpotensi membahayakan? Di mana peran pengawasan pemerintah?” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dalam pernyataannya. Jumat 31 Oktober 2025.
Mereka menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis telah berubah dari niat mulia menjadi ironi kebijakan, akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya komitmen terhadap kualitas. Pemerintah daerah dianggap lalai karena membiarkan vendor penyedia makanan bekerja tanpa memperhatikan standar kebersihan dan kelayakan konsumsi.
“Ini bukan hanya kelalaian teknis, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik,” tegas pernyataan itu. Mahasiswa mendesak pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh, memutus kontrak dengan penyedia yang lalai, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti bermain dalam proses distribusi pangan anak-anak.
Mahasiswa Tasik Timur menegaskan bahwa kritik ini merupakan suara moral dan suara lapangan berasal dari guru, orang tua, serta pengamatan langsung terhadap pelaksanaan program. Mereka menutup pernyataan dengan seruan keras: “Ketika makanan anak-anak tercemar, itu bukan sekadar kesalahan teknis. Itu kegagalan moral yang tidak boleh dibiarkan.”
(Rzl**)
