KUPANG, || Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama jajaran melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rote Ndao untuk meninjau progres pembangunan infrastruktur, termasuk rencana pembangunan Jembatan Gantung Pulau Usu di Desa Daiama.
Kunjungan ini menjadi langkah penting dalam membuka keterisolasian pulau-pulau kecil di wilayah paling selatan Indonesia.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.2 Provinsi NTT, Audrian Ramanta Herdyz, S.T., M.Sc., menjelaskan bahwa masyarakat Desa Daiama dan Pulau Usu memberikan dukungan penuh terhadap proyek tersebut. Warga bahkan siap menghibahkan sebagian lahan mereka untuk pembangunan jalan penghubung menuju jembatan.
Jembatan gantung yang dirancang untuk menghubungkan Pulau Rote dengan Pulau Usu itu akan menjadi akses vital bagi sekitar 400 kepala keluarga yang selama ini bergantung pada perahu kecil untuk beraktivitas. Dengan adanya jembatan, mobilitas warga untuk bersekolah, bekerja, maupun memperoleh layanan kesehatan akan menjadi lebih mudah dan aman.
Secara teknis, jembatan ini akan memiliki bentang utama sepanjang 100 meter, dengan tambahan jalan penghubung sepanjang 900 meter—yakni 600 meter di sisi Rote dan 300 meter di sisi Usu. Proyek ini direncanakan masuk dalam anggaran tahun 2026, dengan estimasi biaya sekitar Rp11 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJN NTT juga meninjau dua lokasi di Rote Barat yang menjadi bagian dari program Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahap 2 sepanjang 4 kilometer. Proyek ini menargetkan peningkatan kualitas jalan agar sesuai dengan standar nasional, termasuk pelebaran dari 3–4 meter menjadi 6,5 meter serta pembangunan saluran drainase dan cross drain.
Proses tender proyek IJD Tahap 2 diharapkan dapat dimulai pada bulan ini, dengan target penyelesaian pada 31 Desember 2025. Kehadiran proyek ini diyakini akan memperkuat konektivitas antarwilayah di Rote Ndao dan mempermudah akses distribusi hasil pertanian maupun perikanan.
Pada hari kedua kunjungan, tim BPJN NTT bersama perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengunjungi lokasi tambak garam di Rote Timur. Proyek strategis ini direncanakan mencakup area 5.000 hektar, namun pada tahun 2026 akan difokuskan pada pengembangan 2.500 hektar terlebih dahulu.
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao juga telah mengusulkan sekitar 88 kilometer ruas jalan guna mendukung aktivitas di kawasan tambak garam yang mencakup hingga 15.000 hektar. Saat ini, dukungan dari Kementerian PUPR untuk pembangunan akses jalan ke kawasan tersebut masih dalam tahap pembahasan.
Lanjut Audrian bahwa jembatan tersebut dirancang khusus untuk pejalan kaki dan kendaraan ringan seperti ambulans. Konstruksinya akan menggunakan tipe simetris dengan pondasi tiang pylo.
Ia menegaskan, seluruh proses pembangunan akan memperhatikan keamanan, keberlanjutan lingkungan, dan kearifan lokal masyarakat setempat.
“Kami ingin pembangunan ini tidak hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga membawa perubahan sosial dan ekonomi bagi warga,” ujarnya Audryan yang disapa Ryan.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri oleh Kepala Satker P2JN, Kasatker PJN Wilayah 1 Provinsi NTT, PPK 1.2 Provinsi NTT, serta pimpinan Dinas PUPR Kabupaten Rote Ndao. Mereka menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa proyek strategis ini berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Pulau Rote dan sekitarnya.
(Dessy)
