KUPANG, || Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Benhard Menoh, mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan efisiensi besar-besaran pada tahun 2026 mendatang.
“Kita akan lakukan efisiensi secara besar di 2026. Efisiensi tidak menyurutkan semangat kerja. Kerja seperti biasa,” ujarnya, Senin (13/10/2025).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) bakal memangkas biaya rapat hingga perjalanan dinas sebagai dampak dari pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) tahun 2026. Pemangkasan ini merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan struktur belanja daerah dengan perubahan kebijakan fiskal nasional.
Menurut Benhard Menoh, dana TKD yang selama ini dikelola pemerintah daerah akan dikurangi oleh Kementerian Keuangan dan sebagian dialihkan ke Kementerian atau Lembaga (K/L) yang memiliki perwakilan di daerah. Dengan begitu, pengelolaan program pembangunan akan lebih terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, langkah efisiensi ini dilakukan bukan untuk menghambat kegiatan pemerintahan, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh anggaran benar-benar difokuskan pada program prioritas.
“Saat ini kita sedang bahas anggaran 2026 dengan OPD. Tentu benar-benar prioritas untuk kepentingan publik. Gaji dan tunjangan tetap, karena belanja wajib dan mengikat. Belanja lain kita akan pangkas,” jelasnya.
Benhard menambahkan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan diarahkan untuk memilih satu dari lima prioritas pembangunan sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Hal ini dilakukan agar alokasi dana bisa tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
“Contohnya, perjalanan dinas pasti dikurangi. Rapat juga harus efisien. Kita gunakan media virtual untuk mengurangi biaya perjalanan, makan, dan alat tulis kantor,” terangnya.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa semangat kerja ASN tidak boleh menurun. Gubernur NTT, kata Menoh, telah memberikan arahan agar setiap aparatur tetap menjaga produktivitas di tengah keterbatasan anggaran.
“Sekalipun ada pemangkasan, kerja pembangunan dari birokrasi hingga ke teknis tetap berlangsung. Arahan Gubernur jelas: efisiensi bukan alasan untuk berhenti berinovasi,” ujarnya menegaskan.
Lebih lanjut, Benhard mengatakan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan dengan hati-hati. Setiap OPD wajib mengarahkan anggarannya pada program yang benar-benar prioritas. Sementara program yang belum mendesak akan ditunda pelaksanaannya.
Ia juga memastikan bahwa langkah efisiensi tidak akan mengganggu indikator pembangunan yang telah dirancang oleh Bapperida NTT.
“Kita membelanjakan di tahun depan mengikuti sumber dana yang tersedia,” jelasnya.
Menoh berharap, pengalihan TKD ke Kementerian/Lembaga di daerah justru bisa memberi dampak positif. Ia mendorong agar kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal diperkuat.
“Program dari Pemerintah Pusat bisa dikombinasikan dengan agenda Pemda, sehingga APBD yang tengah efisien ini tetap mampu mendorong pembangunan,” pungkasnya.
(Dessy)
