KUPANG, || Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Usman Husin, menegaskan bahwa DPR akan menjalankan fungsi pengawasannya secara serius dalam isu pangan. Ia mendesak Perum Bulog untuk segera menghentikan distribusi beras yang tidak layak konsumsi kepada masyarakat.
Menurut Usman, laporan warga tentang beras Bulog yang berkutu dan berwarna kuning merupakan bukti lemahnya pengawasan. Karena itu, ia meminta Bulog tidak hanya memperbaiki sistem distribusi, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan stok di gudang.
Sejumlah warga Kota Kupang sebelumnya mengeluhkan kualitas beras Bulog yang beredar di pasar. Beras yang seharusnya menjadi penopang kebutuhan pokok masyarakat itu ditemukan dalam kondisi berkutu dan berwarna kuning. Keluhan warga ini juga disampaikan langsung kepada Usman Husin.
Tidak hanya masyarakat umum, keluhan serupa juga datang dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut laporan, beras jatah yang diterima ASN melalui program gaji kerap kali berkualitas buruk, sehingga tidak layak dikonsumsi. Beberapa ASN bahkan terpaksa membeli ulang beras lain yang lebih layak demi kebutuhan keluarga sehari-hari.
Menanggapi situasi ini, Usman Husin mengeluarkan pernyataan tegas. Ia menyatakan bahwa praktik penyaluran beras berkualitas rendah bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap program pangan pemerintah.
“Beras itu kebutuhan pokok. Jangan sampai yang didistribusikan kepada masyarakat adalah beras berkutu dan berwarna kuning. Itu tidak layak konsumsi dan membahayakan kesehatan masyarakat,” tegas Usman Husin ketika dihubungi melalui pesan WhatsApp, Selasa (24/9/2025).
Ia menambahkan, dari laporan masyarakat yang masuk, beras yang kondisinya bermasalah itu berasal dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Karena itu, ia mendesak Bulog untuk melakukan pengawasan ketat terhadap stok yang tersimpan di gudang agar kualitasnya tetap terjamin.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pangan, Usman Husin menekankan bahwa masalah ini tidak boleh dianggap sepele. Ia menilai Bulog harus melakukan evaluasi menyeluruh terkait sistem penyimpanan maupun distribusi beras ke pasar-pasar di Kota Kupang dan sekitarnya.
“Kita tidak boleh kompromi dalam urusan pangan. Saya minta Bulog NTT segera mengevaluasi pendistribusian. Jangan biarkan masyarakat jadi korban dengan mengonsumsi beras yang rusak,” ujar kakak kandung mantan Menteri Perindustrian, Saleh Husin, itu.
Lebih lanjut, Usman Husin menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya memberi contoh dengan menyediakan pangan berkualitas baik, bukan justru memperlihatkan kelemahan dalam manajemen stok. Apalagi, program SPHP merupakan salah satu strategi penting pemerintah dalam menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat.
Ia pun mengingatkan, jika kualitas beras Bulog terus dibiarkan buruk, maka akan menurunkan kepercayaan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan, program pemerintah akan dianggap gagal karena tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya.
Sebagai penutup, Usman Husin mengimbau masyarakat agar lebih proaktif.
“Kalau ada beras SPHP yang ditemukan tidak layak konsumsi, segera laporkan ke pihak Bulog. Itu penting supaya ada tindakan cepat, bahkan kalau perlu berasnya diganti,” tegasnya. Dengan sikap tegas ini, ia berharap Bulog segera melakukan perbaikan sistem penyimpanan dan distribusi.
(Dessy)
