KAB. TASIKMALAYA, || Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit investigasi terhadap sejumlah bangunan dan infrastruktur mangkrak di Kabupaten Tasikmalaya. Lembaga pegiat antikorupsi tersebut mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pembangunan berbagai fasilitas publik yang kini terbengkalai dan tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya.
Ketua Umum ARM, Furqon Mujahid Bangun atau yang akrab disapa Bang Jahid, menegaskan bahwa lemahnya perencanaan serta pengawasan dari para pemangku kebijakan telah menjadi akar persoalan. “Anggaran negara yang besar habis percuma, namun hasilnya nihil. Ini jelas mencerminkan buruknya tata kelola dan terbuka kemungkinan adanya praktik korupsi,” ujar Mujahid dalam siaran persnya, Sabtu, 19 Juli 2025.
Sorotan tajam ARM ini muncul menyusul aksi simbolik penyegelan yang dilakukan warga Babakan Kaliki, Kecamatan Mangunreja, terhadap Komplek Stadion Mangunreja pada Jumat (18/07/2025). Aksi itu mencerminkan kekecewaan warga terhadap mangkraknya stadion tersebut, yang telah menyimpang dari fungsi awal sebagai ruang publik.
Beberapa bangunan lain yang juga mangkrak dan terindikasi bermasalah antara lain:
- Taman Wisata Ciwulan
- Stadion Mangunreja
- Gedung KNPI
- Gedung Sarana Olahraga milik Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
Mujahid menegaskan, semua proyek ini terindikasi tidak melalui perencanaan matang dan sarat dengan penyimpangan. Oleh karena itu, ARM mendesak KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk segera turun tangan.
Terkait pernyataan Bupati Tasikmalaya H. Cecep Nurul Yakin yang mengklaim telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Stadion Mangunreja kepada pemerintah pusat dan provinsi dengan estimasi anggaran Rp 400 miliar, ARM menyampaikan sikap pesimis. “Pemerintah sedang giat-giatnya efisiensi anggaran. Kalau proyek ini dipaksakan, justru bisa membuka celah baru praktik KKN,” ujar Mujahid.
Ia juga mengingatkan Bupati agar tidak mengulangi kegagalan pada proyek seperti Taman Wisata Ciwulan yang kini juga mangkrak. “Bupati harus bertanggung jawab dan tidak coba-coba membuka kran baru korupsi di Tasikmalaya. Kami akan terus memantau dan mengawal proses ini demi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir oknum,” tegasnya.
(Tim**)
