PANDEGLANG, || Brigade Alsintan merupakan unit pelayanan alat dan mesin pertanian yang diharapkan mampu mendukung pembangunan pertanian bukan justru menjadi penyalur alat mesin pertanian kepada koperasi tanpa melakukan pertimbangan yang matang sesuai dengan petunjuk teknis.
Penelusuran wartawan dilapangan ditemukan kejanggalan keberadaan 4 untuk Combine yang dikelola oleh Koperasi Berkah Tani Modern di Pandeglang yang informasinya milik Brigade Dinas Pertanian Provinsi Banten.
Padahal, Penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) Combine harvester pemanen padi telah menjadi kebutuhan bagi Kelompok Tani untuk dikaryakan kepada para petani, dan Pemanfaatannya bertujuan untuk memberikan kemudahan serta lebih mengurangi biaya produksi. Namun pemanfaatan alsintan Brigade yang dipercayakan kepada koperasi di Pandeglang tidak memiliki peran besar untuk mendukung penguatan mekanisasi pertanian di pedesaan karena biaya operasional tidak jauh berbeda dengan milik Suasta dan disinyalir dijadikan alat untuk memperkaya diri oknum pengurus kooperasi.
Sontak menimbulkan pertanyaan sejumlah Kelompok Tani di Pandeglang tentang manajemen penggunaan alsintan dan kelembagaan koperasi yang dipercayai sejumlah alat mesin pertanian milik Dinas Pertanian Provinsi Banten tersebut.
“Bukankah pemerintah menyalurkan alsintan bertujuan untuk mengurangi biaya produksi dan mempermudah proses usahatani? apakah pemerintah tidak tau realita penggunaan alat mesin combine yang merupakan milik aset Brigade yang saat ini dikelola oleh Koperasi tidak efektif dan menimbulkan kecemburuan sosial bagi kelompok Tani UPJA lain??, jika tidak kami harapkan untuk segera melakukan pengawasan,” ucap Ismail Kelompok Tani asal Kecamatan Sukaresmi Pandeglang Banten yang namanya ingin disamarkan.
Ismail juga mengungkapkan pada kenyatannya, masih banyak kelompok tani yang belum memperoleh manfaat dari keberadaan Combine Brigade Milik Dinas Pertanian Provinsi Banten yang dikelola oleh Koperasi Berkah Tani Modern tersebut.
“Kami tetap harus membayar biaya sewa yang sama antara sebelum dan sesudah mendapat bantuan Alsintan. Untuk menghindari konflik kepentingan serta untuk mengoptimalkan pemanfaatan alsintan oleh seluruh kelompoktani, gapoktan yang tergabung dalam UPJA diperlukan upaya evaluasi sehingga alat mesin pertanian itu sepenuhnya dikelola kembali di Brigade dan kemudian dilakukan Verifikasi ulang terhadap calon penerima bantuan meski hanya bentuknya pinjam pakai,” paparnya.
Sementara itu, Aktivis Pandeglang Tubagus Tobi mengatakan bahwa penyaluran 4 alat mesin pertanian jenis Combine yang sepenuhnya diserahkan kepada koperasi perlu disikapi dengan serius, sebab jika tidak akan menjadi permasalahan, bukankah pemerintah melalui Kementerian Pertanian menggunakan pola Brigade untuk melakukan pengaturan dan pengalokasian alsintan sesuai dengan juknis?.
“Kami mempertanyakan mekanisme pengaturan pemanfaatan alsintan yang saat ini dikelola oleh Koperasi di Pandeglang, Pada pedoman umum pengelolaan Brigade tanam tahun 2017 nilai biaya sewa mempunyai komposisi pembiayaan alsintan dari nilai jasa penggunaan alsintan misalkan untuk Bahan Bakar berkisar berapa persen, Upah operator, Mobilisasi alsintan, Perawatan dan Pemeliharaan alsintan serta Penetapan besaran pembiayaan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing juga peraturan pemerintah daerah setempat,” ucap Presidium Aktivis Sosial Independen Pandeglang, Kamis (10/07/2025).
Lebih lanjut dijelaskannya bahwa keberadaan combine brigade di koperasi menimbulkan polemik sebab dipandang kurang optimal dan terendus dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri sementara itu alsintan berbantuan yang merupakan aset negara.
“Dalam prosesnya, perlu dilakukan sosialisasi ke petani dan bentuk pembiayaan yang lebih murah daripada penyewaan alsintan Suasta yang ada, Harapan lain keberadaan brigade untuk menginvestarisir dan mengoperasikan alsintan berbantuan yang ada di kelompok tani sehingga lebih optimal pemanfaatannya bukan justru sebaliknya dimanfaatkan oleh oknum pengurus koperasi,” papar Tubagus Tobi.
Ia menilai Kelembagaan Alsintan (Unit Pelayanan Jasa Alsintan- UPJA) lebih optimal daripada koperasi yang ada saat ini dan dipercaya memegang 4 unit Combine milik Brigade Dinas Pertanian Provinsi Banten.
“Sebetulnya Kelompok petani yang sudah membentuk UPJA lebih optimal daripada koperasi yang yang dinilai menguntungkan pihak – pihak tertentu,
Dinas pertanian provinsi harus segera mengambil sikap untuk dapat termanfaatkan secara optimal Combine Brigade Milik Dinas Pertanian Provinsi Banten yang ada saat in,” pungkasnya.
( Kamri s/ Team)
