Sistem Zonasi Tuai Keluhan, DPRD Jabar Akan Lakukan Pembahasan

Sistem Zonasi Tuai Keluhan, DPRD Jabar Akan Lakukan Pembahasan

SERGAP.CO.ID

KAB. KARAWANG, || Sistem zonasi dalam Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 jenjang SMA dan sederajat menuai banyak keluhan masyarakat. Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dea Eka Rizaldi, menegaskan bahwa DPRD akan segera membahas evaluasi sistem tersebut dalam waktu dekat.

Bacaan Lainnya

“Hampir semua anggota dewan menerima aspirasi serupa saat reses atau kegiatan lainnya. Ini menunjukkan bahwa masalahnya serius dan meluas. Evaluasi ini akan kami bahas dalam forum resmi DPRD,” tegas Dea dalam keterangannya, Minggu (29/6/2025), usai menghadiri kegiatan edukasi pertanian hortikultura di Desa Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang.

Dea memastikan evaluasi terhadap sistem penerimaan siswa menjadi perhatian serius. Ia menekankan pentingnya menciptakan sistem pendidikan yang adil, transparan, dan tepat sasaran untuk mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia.

“Pendidikan adalah pondasi utama. Sistem penerimaannya harus inklusif dan berpihak kepada semua kalangan,” ujarnya.

Politisi muda dari daerah pemilihan Karawang–Purwakarta ini juga mengaku menerima langsung banyak keluhan, bahkan dari keluarganya sendiri, yang merasa cemas dengan sistem zonasi saat ini.

“Jangankan masyarakat, keluarga saya sendiri pun khawatir. Saat ini yang diutamakan adalah domisili, baru jalur prestasi. Itu yang banyak dipertanyakan warga,” ungkapnya.

Meski demikian, Dea mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema terbaik agar proses SPMB berjalan tertib dan adil.

“Saya memahami keresahan ini. Namun sistem ini merupakan kebijakan nasional yang diterapkan ke daerah. Pemprov Jabar terus berupaya mencari solusi terbaik,” tambahnya.

Ia menilai, penting bagi semua pihak untuk terlibat dalam pengawasan dan penyempurnaan kebijakan pendidikan, agar tidak terjadi kesenjangan akses pendidikan antarwilayah.

“Yang kita harapkan adalah sistem yang lebih berkeadilan dan tidak merugikan siswa, terutama yang memiliki potensi akademik tetapi terkendala zonasi,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dea turut menyuarakan pentingnya pembangunan sektor pertanian melalui edukasi hortikultura berbasis desa. Ia menyebut, pendidikan dan ketahanan pangan adalah dua fondasi strategis pembangunan daerah.

(Ahmad Z)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *