KUPANG, || Fahrudin, Ketua Satuan Kerja (Kasatker) PJN 2 NTT, memastikan bahwa tahun ini Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT melalui program Direktorat Jenderal Bina Marga, mendapat mandat khusus untuk menangani longsoran dan preservasi jalan nasional di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Dalam keterangannya, Fahrudin menyebutkan bahwa terdapat 13 paket pekerjaan yang tersebar di beberapa wilayah.
“Ada preservasi di masing-masing PPK, dan yang membedakan adalah di beberapa PPK terdapat juga paket longsoran,” jelasnya.
Ia mencontohkan, PPK 2.5 menangani tiga paket, sementara PPK 2.4 memiliki satu paket longsoran dan dua paket preservasi dalam satu pengelolaan.
Menurut Fahrudin, meskipun pekerjaan tahun ini mirip dengan tahun-tahun sebelumnya, pendekatannya cukup berbeda. “Tahun ini konsepnya berbeda, tapi kami tetap berkomitmen untuk menjalankan program ini sebaik-baiknya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya akuntabilitas terhadap dana negara.
“Kita sebagai ASN, sebagai aparatur negara, harus menjalankan tugas sebaik-baiknya. Berapa pun anggaran yang dialokasikan di PJN2, kita wajib bekerja keras dan hasilnya harus maksimal. Itu uang rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan,” tegasnya.
Soal arah kebijakan, Fahrudin mengatakan pihaknya tetap mengikuti arahan dari pimpinan pusat. “Yang penting laporan-laporan kita sesuai dengan kondisi lapangan. Sekarang masyarakat sudah bisa menikmati jalan dan memanfaatkannya, itu yang utama,” tambahnya.
Ia juga menyinggung penanganan darurat di ruas Soe–Niki-Niki, yang hampir putus akibat longsor. Penanganan sementara dilakukan dengan membangun tangga darurat dan pengerasan jalan sebagai penguat struktur. “Mudah-mudahan satu bulan ke depan sudah selesai dan masyarakat tidak terganggu lagi,” harapnya.
Penanganan teknis di lokasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan bronjong, geotekstil, dan perkerasan jalan. Fahrudin optimis metode ini mampu menanggulangi dampak longsor, meski masih ada beberapa titik yang terindikasi mengalami retakan dan penurunan.
Ia juga meminta kepada para PPK untuk terus melakukan pemeliharaan preventif, agar potensi longsor bisa diantisipasi.
“Kalaupun longsor terjadi, setidaknya kita sudah siap. Tapi kita tidak bisa pungkiri cuaca ekstrem memang menjadi tantangan besar,” ungkapnya.
Target penyelesaian seluruh proyek tetap pada akhir tahun 2025, bulan Desember, sesuai masa kontrak. Namun, kendala cuaca hujan masih menjadi tantangan utama. “Kondisi di lapangan cukup berat karena hujan. Tinggal bagaimana teman-teman menyiasatinya agar pekerjaan tetap berjalan lancar,” ujarnya.
Adapun rincian anggaran, PPK 2.1 mengelola paket preservasi senilai Rp7,2 miliar, sedangkan PPK 2.2 menangani dua paket kota senilai Rp5,4 miliar. PPK 2.3 bekerja berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK), dan di PPK 2.4, terdapat tiga paket (dua preservasi dan satu longsoran) dengan total anggaran sekitar Rp7,1 miliar, termasuk Rp2,6 miliar untuk longsoran.
Fahrudin menutup dengan harapan besar bahwa seluruh kegiatan ini dapat berjalan lancar dan didukung masyarakat. “Kami hanya ingin pekerjaan ini selesai tepat waktu, bermanfaat, dan masyarakat bisa bersabar menunggu penyelesaiannya,” pungkasnya.
(Dessy)
