KAB. BEKASI, || Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustofa, menyampaikan apresiasi atas capaian membanggakan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Raihan ini menjadi yang ke-9 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Bekasi.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan pada Jumat (23/5/2025) di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung. Laporan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, didampingi Wakil Ketua DPRD, Budi Muhammad Mustofa, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
“Alhamdulillah, hari Jumat lalu saya ikut mendampingi Pak Bupati menerima LHP BPK untuk Tahun 2024 dengan opini WTP. Ini menjadi capaian ke-9 dan setara dengan Kabupaten Tasikmalaya. Saya, mewakili rekan-rekan DPRD, mengucapkan selamat dan mengapresiasi Pak Bupati, Pak Wakil, dan Pak Sekda yang telah menjaga komunikasi serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban dengan baik,” ujar Budi kepada wartawan. Selasa (01/06/2025).
Budi juga mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel.
“Terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah menyampaikan data dan dokumen pertanggungjawaban secara valid. Ini menjadi bagian penting dari keberhasilan kita bersama,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa struktur anggaran Kabupaten Bekasi Tahun 2024 telah cukup ideal, dengan 30 persen dialokasikan untuk belanja pegawai dan 70 persen untuk belanja program dan kegiatan. Komposisi tersebut turut mendukung capaian opini WTP dari BPK RI.
Namun, untuk Tahun Anggaran 2025, Budi memperkirakan akan terjadi perubahan struktur anggaran, khususnya pada belanja pegawai yang diproyeksikan meningkat menjadi 40 persen. Hal ini disebabkan oleh pengangkatan sekitar 10.000 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang membutuhkan anggaran hingga Rp 850 miliar.
“Ini tentu menjadi tantangan besar. Namun kami tetap optimistis Pemkab Bekasi mampu menjaga kualitas pengelolaan keuangannya secara profesional, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
(Dede Bustomi)
