KOTA TASIKMALAYA, || Puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (ormas), serta tokoh seni dan budaya dari berbagai komunitas di Kota Tasikmalaya menggeruduk Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Rabu (28/5). Aksi ini digelar sebagai bentuk evaluasi atas 100 hari kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, yang dinilai minim pencapaian dan belum menunjukkan perubahan signifikan bagi masyarakat.
Massa aksi datang dengan maksud menyampaikan pendapat dan aspirasi secara langsung. Namun, mereka ditolak untuk masuk ke halaman kantor Wali Kota. Aparat keamanan dan petugas penjagaan memblokir akses masuk, sehingga seluruh rangkaian aksi terpaksa dilakukan dari luar pagar kantor pemerintah.
Dalam orasinya, para peserta aksi menggugat Wali Kota agar lebih terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Mereka juga menagih janji-janji program 100 hari yang pernah disampaikan saat awal masa jabatan, namun hingga kini dinilai belum menunjukkan hasil atau realisasi yang jelas.
Aksi ini diikuti oleh sekitar 22 organisasi yang berasal dari berbagai latar belakang perjuangan sosial, budaya, dan hukum. Di antaranya: SAJALUR, GAPURA, Perkumpulan Pendekar Pencak Silat Indonesia, YGBN Warisan Sepuh Sunda, LBH Pendekar Kawah Galunggung Indonesia, LMPI, Laskar SASAJI Indonesia, LPK-BH Pendekar Ma’ung Hideung, KAWILANG, BATAS, LSM JSI, SWAP, PEPMATAS, BERANTAS, GRIB Jaya, JARAMI, ForDem, GMBI, GIBAS, TRINUSA, LAKRI (Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia), dan Seni Debis Ekstrim Sabodo.
Para peserta menyayangkan sikap Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dinilai menutup ruang komunikasi terbuka. Mereka menegaskan, apabila dalam waktu dekat tidak ada tanggapan resmi dari pihak Wali Kota, maka aksi serupa akan terus berlanjut dengan eskalasi yang lebih besar sebagai bentuk desakan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Mereka juga berharap agar Pemkot tidak bersikap anti-kritik. Aspirasi yang disuarakan oleh ormas, LSM, dan tokoh masyarakat merupakan refleksi dari suara rakyat yang layak untuk didengar dan dijadikan bahan evaluasi. Dalam negara demokrasi, kritik adalah bagian penting dari proses pembenahan dan penguatan sistem pemerintahan.
Para peserta aksi menyerukan agar Wali Kota segera membuka ruang dialog terbuka dengan seluruh elemen masyarakat. Mereka menekankan pentingnya membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan rakyat. “Kami tidak akan diam. Ini bukan akhir, ini baru awal,” tegas salah satu tokoh dari Forum Demokrasi Masyarakat (ForDem), menutup orasi dengan seruan perjuangan untuk perbaikan Kota Tasikmalaya.
(Rizal)
