KOTA BANDUNG, || Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Bandung sejak awal tahun 2025. Pemerintah Kota Bandung, menurutnya, tengah menyiapkan langkah tanggap, terutama bagi para pekerja harian yang paling terdampak.
“Dari Februari sampai April, terutama selama bulan puasa, banyak hotel yang melakukan efisiensi dan tidak memperpanjang kontrak pekerja harian,” ujar Farhan, Jumat (16/5).
Ia memperkirakan terdapat tambahan 2.000 hingga 3.000 orang yang terdampak kebijakan efisiensi tersebut, khususnya di sektor pariwisata dan perhotelan.
Sebagai respons awal, Farhan akan menggelar rapat khusus bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung guna merumuskan skema program padat karya yang dapat langsung menyerap tenaga kerja terdampak.
“Minimal kita bisa lakukan sesuatu dulu,” tegasnya.
Program padat karya, lanjut Farhan, dipandang sebagai solusi jangka pendek yang dapat memberi harapan bagi warga yang kehilangan sumber penghasilan. Selain itu, Pemkot juga akan memetakan sektor industri lain yang turut terdampak guna memastikan penanganan yang merata dan berbasis data.
“Kami akan cari formula terbaik agar warga tetap bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya,” kata Farhan.
Ia menegaskan bahwa intervensi pemerintah harus dilakukan secara cepat dan tepat sasaran untuk mencegah timbulnya persoalan sosial lanjutan. Namun demikian, Farhan juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pelaku usaha.
“Kondisi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Bandung butuh solidaritas ekonomi. Kita harus saling bantu dan ciptakan peluang kerja baru,” ujarnya.
Farhan menambahkan bahwa penanganan dampak PHK tidak cukup hanya dengan bantuan sementara. Ia menilai perlu adanya pelatihan dan pemberdayaan agar masyarakat bisa kembali mandiri secara ekonomi.
(Inka Iqsabela A)
