KAB. TANGGAMUS, || Realisasi anggaran Dana BOS di SMP Negeri 2 Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, menjadi perhatian serius. Hal ini dikarenakan hasil observasi yang dilakukan awak media menunjukkan kondisi sekolah yang sangat memprihatinkan.
Banyak plafon dan kusen jendela yang rusak, padahal, berdasarkan data, pada tahun 2023 dan 2024, SMP Negeri 2 Limau mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk sarana dan prasarana. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya markup yang berpotensi merugikan negara.
Pada tahun 2023, SMP Negeri 2 Kecamatan Limau merealisasikan anggaran sebesar Rp 21.058.000 untuk sarana dan prasarana. Sementara pada tahun 2024, sekolah ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50.166.300 untuk tujuan yang sama.
Selain itu, terdapat anggaran lain yang teralokasi untuk kegiatan pembelajaran dan bermain, yakni sebesar Rp 103.428.000, serta anggaran untuk evaluasi asesmen pembelajaran dan bermain sebesar Rp 64.868.000.
Namun, saat awak media melakukan konfirmasi, salah satu pekerja di sekolah tersebut mengaku tidak memahami masalah anggaran Dana BOS. “Saya kurang paham masalah anggaran Dana BOS dan tidak tahu apa-apa,” ujar salah satu pekerja yang bekerja di sekolah. Kamis 6/3/2025.
Lebih lanjut, pekerja tersebut menjelaskan bahwa SMP Negeri 2 Limau sudah lama tidak mendapat perbaikan yang berarti. “Paling hanya pengecetan tembok ruang tunggu, dan ada juga pemagaran yang menggunakan genteng multiroof dari bongkaran atap gedung lokal sekolah. Bahkan barang sisa yang ada pun masih dipakai,” ungkapnya.
Sangat disayangkan, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kecamatan Limau tidak berada di tempat saat awak media berusaha mengonfirmasi dugaan markup dalam realisasi anggaran Dana BOS.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Limau belum berhasil dikonfirmasi. Oleh karena itu, awak media mendesak agar Inspektorat Kabupaten Tanggamus serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terkait realisasi Dana BOS di SMP Negeri 2 Kecamatan Limau.
(Tim)
