NTT, || Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam sidang paripurna yang membahas lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Senin (13/1/2025).
Catatan tersebut mencakup isu kesehatan, pendidikan, bencana, hingga pembangunan infrastruktur.
Juru bicara Fraksi Demokrat, Astria Blandina Gaidaka, menyoroti peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang kini berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Sabu Raijua. “Ini memerlukan respons cepat dari semua pihak untuk mencegah penyebaran lebih lanjut,” tegasnya.
Selain itu, Astria menyinggung ancaman rabies di Kota Kupang dan daratan Timor. Ia mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret guna mencegah bertambahnya korban.
“Tindakan pencegahan harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Dalam bidang kebencanaan, Fraksi Demokrat menggarisbawahi bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah seperti Malaka, TTS, Ende, dan Manggarai Timur. Astria menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara BPBD dan instansi terkait.
“Sistem peringatan dini harus diperkuat, dan bantuan harus cepat diterima masyarakat terdampak,” ujarnya.
Sementara itu, di sektor pendidikan, Fraksi Demokrat mendesak pengaktifan kembali UPT Cabang Dinas Pendidikan di 21 kabupaten/kota. Menurut Astria, langkah ini penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di daerah terpencil.
Tak hanya itu, Fraksi Demokrat meminta percepatan realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 748 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Program ini harus segera dijalankan untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan,” kata Astria.
Dalam sidang tersebut, dukungan juga diberikan terhadap pembangunan Monumen Pancasila di Bolok. Astria menilai proyek ini dapat menjadi ikon persatuan bangsa sekaligus wisata budaya. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan dilakukan secara transparan dan memperhatikan dampak lingkungan.
Fraksi Demokrat turut mendorong pengaktifan kembali Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tablolong untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir. “BBIP Tablolong punya potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru,” jelas Astria.
Selain itu, kritik juga diarahkan pada pembangunan gedung Pusat Layanan Kanker Terpadu di RSUD Prof. DR. W.Z. Johanes Kupang. Menurut Astria, perlu ada analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang lebih menyeluruh sebelum pembangunan dimulai.
Di penghujung sidang, Fraksi Demokrat menyatakan dukungannya terhadap lima Ranperda yang diusulkan, di antaranya terkait bantuan hukum, tugas belajar, penanaman modal, transportasi, dan penyertaan modal daerah.
“Fraksi Demokrat berharap semua pihak bersinergi untuk memastikan pembangunan NTT berjalan dengan baik dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkas Astria.
(Dessy)
