KUPANG, || Pengumuman rekrutmen jabatan Komisaris Bank NTT menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT). DPRD NTT mempertanyakan langkah manajemen Bank NTT yang tetap melanjutkan proses seleksi jabatan strategis di tengah masa transisi menjelang pelantikan gubernur dan wakil gubernur baru.
Ketua Komisi III DPRD NTT, Yohanes Derosari, mengaku terkejut membaca kabar perpanjangan rekrutmen tersebut. Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya, telah disepakati agar proses pengisian jabatan di Bank NTT ditunda hingga gubernur dan wakil gubernur baru dilantik.
“Saya kaget baca berita itu. Ada apa ini? Dalam RDP sebelumnya, kami sudah minta agar seluruh proses rekrutmen jabatan di Bank NTT menunggu gubernur-wakil gubernur baru,” ujar Derosari, Kamis (16/1/2025).
Komisi III, yang bermitra dengan Bank NTT, mendesak manajemen bank untuk segera menghentikan proses tersebut. Menurut Derosari, tidak ada alasan bagi Bank NTT untuk tergesa-gesa mengisi jabatan strategis.
“Kenapa terburu-buru? Pelantikan gubernur-wakil gubernur NTT tidak sampai sebulan lagi. Kita tunggu saja gubernur baru. Apalagi BUMD ini modalnya dari pemerintah daerah, di mana gubernur adalah pemegang saham pengendali,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Derosari juga menyesalkan pengabaian peringatan dari tim transisi gubernur terpilih, Melki Laka Lena dan Johni Mase. “Tim transisi sudah mengingatkan agar seluruh proses rekrutmen jabatan, baik di BUMD maupun Pemda, menunggu pelantikan gubernur baru,” tambahnya.
Selain Bank NTT, rekrutmen sejumlah jabatan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain seperti PT Flobamor dan PT Kawasan Industri Bolok juga disarankan menunggu kepemimpinan baru. Menurut Derosari, hal ini penting untuk memberikan kewenangan penuh kepada gubernur baru dalam menentukan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Sementara itu, Gubernur NTT terpilih, Melki Laka Lena, menegaskan tidak mengetahui dan tidak memberikan persetujuan terkait pengumuman rekrutmen tersebut. Melki menyatakan bahwa dirinya dan Johni Mase sepakat menunda seluruh proses seleksi pejabat di lingkup Pemda dan BUMD hingga pelantikan mereka pada awal Februari 2025.
“Tidak ada persetujuan dari kami. Semua proses pengisian pejabat BUMD baru akan diproses setelah kami dilantik,” tegas Melki, Rabu (15/1/2025).
Surat pengumuman yang dipermasalahkan tersebut diketahui membuka perpanjangan pendaftaran untuk sejumlah posisi strategis, termasuk Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan Direktur Utama Bank NTT. Masa pendaftaran awal berlangsung pada November hingga Desember 2024, sementara perpanjangan dilakukan hingga 9 Januari 2025.
Melki menyayangkan langkah ini dan memastikan akan mengevaluasi semua keputusan terkait rekrutmen begitu dirinya resmi menjabat. “Kami akan pastikan proses ini dilakukan dengan prinsip transparansi dan kepatutan, sesuai visi kami untuk membangun NTT yang lebih baik,” ujarnya.
Komitmen Melki-Johni untuk menata ulang tata kelola BUMD diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses seleksi pejabat yang selama ini kerap menuai kritik. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintahan baru bertekad menjaga integritas dalam pengelolaan aset daerah.
Dengan waktu yang tersisa hingga pelantikan, publik menunggu langkah manajemen Bank NTT dalam menanggapi desakan dari DPRD dan gubernur terpilih. Apakah rekrutmen akan tetap dilanjutkan atau dihentikan sementara sesuai permintaan? Semua mata kini tertuju pada Bank NTT.
(Tim)