SERGAP.CO.ID
KUPANG, || Meski telah berlangsung pekan kemarin, gemah Pencanangan Pencegahan Stunting Nasional masih terdengar ke seantero jagat Nusantara. Setidaknya, pesan magnetic penuh makna dari pemilik RI I Presiden Joko Widodo tentang pembangunan SDM yang berawal dari keluarga, untuk melahirkan generasi sehat dan berkualitas seakan menjadi trending topik setiap diskusi. Pesan ini terus bergema berawal dari Aula Eltari tanah Sesado Nusa Tenggara Timur untuk Nusantara saat seluruh konsentrasi bangsa terpusat pada Pencanangan Pencegahan Penurunan Stunting Nasional di Kota Kupang.
Adalah Kepala BKKBN Pusat, Dr. dr. Hasto Wardoyo sebagai ‘penyambung lidah’ bertutur tentang pesan Presiden RI Joko Widodo soal pembangunan Sumber Daya Manusia yang berawal dari keluarga. Pesan ini seakan menjadi trending topik karena disampaikan di atas panggung kemegahan Eltari, tanah Sesado Nusa Tenggara Timur ketika berlangsungnya seremonial Pencanangan Pencegahan Penurunan Stunting Nasional kerjasama kolaboratif jajaran TNI AU dan Pemprov NTT yang memberikan dukungan positif terhadap BKKBN demi menurunkan angka stunting di NTT.
Seremoni Pencanangan Pencegahan Stunting Nasional tahun 2023 itu berlangsung di Aula El Tari Kupang, dihadiri kepala BKKBN, Dr. dr. Hasto Wardoyo, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Hadir juga, Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, Wagub NTT, Josef A. Nae Soi, Ketua DPRD NTT, Emy Nomleni dan unsur Forkopimda NTT.
Dr. dr Hasto mengatakan, permasalahan stunting berada di keluarga yang memiliki anak banyak yang tinggal di pedesaan dan berpendidikan rendah ditambah lagi dengan kehidupan ekonomi yang pas-pasan.
Penderita stunting menurutnya cenderung mengalami pertumbuhan yang tidak stabil, terlihat dari bentuk fisiknya yang pendek, namun belumlah tentu orang pendek masuk kategori stunting.
“Stunting pasti pendek. Pendek belum tentu stunting. Orang yang mengalami stunting juga pasti pendek, kemampuan intelektual sangatlah berat dan IQnya sangat rendah dan sebelum memasuki masa tua, akan sering sakit-sakitan,” ujarnya.
Dirinya juga mengakui jika IQ manusia Indonesia belum dapat dibandingkan dengan negara-negara maju, namun tidak berarti manusia Indonesia tidak memiliki potensi yang besar
Ia juga menyodorkan fakta lapangan berdasarkan data tahun 2021 memunculkan angka kelahiran bayi setidaknya mencapai sekitar 130 ribu orang bayi, jika skenarionya bayi yang lahir 130 ribu dan yang menderita stunting 20 persen maka anak stunting mencapai angka 26 ribu, ini yang harus dilakukan pencegahan agar tidak lagi lahir bayi stunting.
Dijelaskan, bahwa di Provinsi NTT dalam setahun, pasangan yang hendak menikah berkisar antara 50-60 ribu orang, dari pernikahan tersebut kemungkinan yang hamil sekitar 40 ribu orang ibu pada tingkat pertama maka disinyalir anak penderita stunting bisa mencapai angka 8000 orang anak.
Karena itu dirinya mengharapkan setiap pasangan yang hendak menikah harus berkolaborasi melakukan screening dan pemeriksaan kesehatan maupun umur, sehingga dipastikan pasangan yang belum memenuhi syarat boleh tetap menikah tetapi menunda kehamilan sebagai salah satu program pasca pernikahan.
Ia juga mengatakan hendaknya pasangan yang hendak menikah menerapkan konsep Pre Konsepsi dari pada praweding, dimana setuiap pasangan harus bisa memastikan pasangan nikahnya terutama pria yang harus memiliki sperma yang baik dan sel telur perempuan juga harus baik sehingga tidak melahirkan bayi stunting.
“Kalau strategi screening tidak dilakukan dan anak-anak sudah terlanjur stunting maka untuk mengejar dari belakang dalam hal penanganannya maka akan butuh waktu yang lama,” ujarnya.
Jika konsep ini diikuti maka dirinya yakin penanganan stunting baik di provinsi NTT maupun secara nasional dapat mencapai target, karena juga melibatkan banyak pihak baik pemerintah, TNI-Polri, NGO, BUMN, BUMD sehingga target di 2024 penurunan stunting Indonesia 14 persen, sebab target Presiden Joko Widodo SDGs pada 2030 Indonesia harus bebas kelaparan. Sehingga prevalensi
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat pada kesempatan itu mengungkapkan angka stunting di NTT saat ini mencapai angka 17,7 persen dari angka sebelumnya 35 persen oleh Kemenkes RI.
Menurut Gubernur NTT Viktor Laiskodat, hasil baik ini merupakan kerja kerasa banyak pihak, salah satunya aparat TNI-Polri yang terus saja berkolaborasi untuk percepatan penurunan stunting di wilayah NTT, apalagi dengan kehadiran TNI AU dan BKKBN di NTT bakal memberikan energi luar biasa untuk Provinsi NTT.
“Kami sangat gembira karena dengan hadirnya bapak KSAU dan Jajaran serta kepala BKKBN pusat karena akan memberikan motivasi bagi anak-anak dilapangan untuk bekerja,” ungkapnya.
Ia menuturkan dari 10 ribu posyandu di NTT, terdapat 5 ribu Posyandu yang belum memiliki alat Antropometri, sehingga proses penimbangan bergabung dengan posyandu yang telah memiliki alat Antropometri, supaya hasilnya sesuai dengan standar dari Kemenkes RI.
Sementara angka stunting NTT menurutnya, saat ini mencapai 17,7 persen, tidak menutup kemungkinan pada tahun 2024 akan berada di 14 persen sesuai dengan penetapan stunting secara nasional. Namun semuanya perlu kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak. Semoga dengan Pencanangan Pencegahan Stunting Nasional tahun 2023 menjadi pemicu kerja kolaboratif demi menurunkan angka stunting di NTT.
(Desy/Sergap)
