SERGAP.CO.ID
KAB. KUNINGAN, || Forum Kajian Pembangunan Kuningan (FKPK) baru saja lakukan Audiensi dengan dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kuningan, Dalam Audiensinya FKPK mempersoalan Anggaran Pengelolaan Layanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa tahun anggaran 2021 sebesar 20 M yang belum terserap sampai sekarang yang notabane sudah masuk bulan September bahkan agenda perubahan APBD sudah diketuk senin kemarin.
Jum’at(17/09/21)
Selain itu FKPK juga mempertanyakan tentang pengembalian uang JamPersal tahun anggaran 2020 yang juga penyerapan anggarannya tidak maksimal yang dikembalikan ke BUD sebesar kurang lebih 800 juta.
Ketua FKPK Erles Herwan Tanuwijaya mengatakan mempertanyakan kinerja dinkes yang mana disaat masyarakat dalam kondisi pandemi sekarang ini sangat membutuhkan bantuan yang sudah dianggarkan dan juga tenaga medis yang sudah berjuang dengan taruhan nyawa menghadapi situasi luar biasa ini masih banyak yang belum mendapatkan hak nya.
“Namun sayangnya dinkes tidak kaoopertif dan transparan. Mereka hanya beralibi karna jawaban yang diberikan tidak disertai bukti data kongkrit justru ironisnya jawaban yg mereka berikan hanya menggambarkan kelemahan-kelemahan atau keluahan di Instansi nya, bahkan untuk penyerapan anggaran yang 20 M mereka mengakui baru terserap sekitar 25 % jawaban itu pun tidak disertai data dan bahkan ketika kami pinta dinkes tidak mau memberikan,,Ini menjadi raport merah buat dinkes Kabupaten Kuningan, walau pun tidak menihilkan keikut sertaannya dalam penanganan covid-19” Ujar Erles
Sedangkan mantan ex Ketum HMI sekaligus Sekretaris FKPK Arip Samsul Aripin menyebutkan Kedatangan FKPK ke dinkes seolah mewakili tugas yang seharusnya diwakili oleh wakil kami, dalam hal ini anggota DPRD. menurutnya audiensi ini dikarenakan kami kecewa kepada DPRD Kab.Kuningan sebagai representasi dari masyarakat yang seharusnya bekerja untuk rakyat tapi dalam persoalan ini seolah ada pembiaran karena belum ada sikap yang ril dan kongkrit dalam melaksanakan fungsi nya,,Faktanya dewan sekarang disibukkan oleh persoalan-persoalan yang memalukan.
“Beberapa peristiwa belakangan ini mengenai perilaku anggota dewan mencuat ke ruang publik yang membuat hati rakyat terluka. Ini menjadi kontra produktif menurut kami sebagai masyarakat yang sudah memberikan mandat pada wakil-wakil kami sebanyak 50 anggota DPRD untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat khususnya persoalan dinkes sebagai leading sektor penentu nasib masyarakat kuningan yang sedang menghadapi pandemi, tetapi malah sebaliknya justru mereka malah menambah persoalan-persoalan rakyat”. Ujar ex Ketum HMI
Masih Arif, Hari ini kita menyaksikan berbagai kabar peristiwa perilaku anggota dewan dari persoalan diksi, amoral sampai peristiwa pokir sapi, Dengan berbagai backround anggota DPRD, salah satunya ada yang berlatar belakang aktivis yang juga tercantum namanya dalam beberapa pemberitaan terkait persoalan pokir sapi. Jangan-jangan isu pengunduran diri yang bersangkutan itu, merupakan bagian srtategi untuk menghindar dari tanggung jawab persoalan pokir sapi.
“Kalau keadaannya seperti sekarang, kami menduga bahwa fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif sangat lemah, baik secara kinerja Dinkes dan kinerja DPRD yang ternyata mereka (anggota DPRD) juga masih perlu diawasi kinerjanya, ” Pungkas Arif diaamiini ketua FKPK.
(Agus M)
