KAB. TASIKMALAYA, || Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN Cijoho, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi sorotan setelah muncul dugaan persoalan administrasi dalam pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Sorotan tersebut berkaitan dengan rangkap jabatan Ketua Komite Sekolah yang juga disebut menjabat sebagai Ketua P2SP, sementara yang bersangkutan diketahui berstatus sebagai tenaga pendidik PPPK penuh waktu.
Program revitalisasi yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 itu bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Dalam pelaksanaannya, P2SP melibatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab serta unsur komite dan masyarakat.
Namun, keterlibatan unsur-unsur tersebut harus tetap memperhatikan ketentuan dan persyaratan administrasi yang berlaku agar pelaksanaan program berjalan sesuai regulasi.
Dugaan persoalan ini mencuat ketika awak media melakukan kontrol sosial di lokasi pembangunan SDN Cijoho yang tengah menerima bantuan program revitalisasi.
Saat dikonfirmasi di lokasi pekerjaan, Sekretaris P2SP, Fuad, membenarkan bahwa sekolah tersebut mendapatkan bantuan revitalisasi. Ia juga menyebutkan bahwa Dedi menjabat sebagai kepala sekolah, sedangkan Jatnika menjadi Ketua P2SP sekaligus Ketua Komite Sekolah dan merangkap sebagai Guru Olah Raga di SDN Sukahening.
“Betul, sekolah mendapatkan program P2SP. Kepala sekolahnya Dedi dan Ketua P2SP sekaligus Ketua Komite adalah Jatnika,” ujar Fuad Senin 16/11/2026.
Ketika dikonfirmasi secara terpisah, Jatnika juga membenarkan posisinya sebagai Ketua Komite SDN Cijoho sekaligus Ketua P2SP, dan Guru Olah Raga di SDN Sukahening.
Ia mengakui bahwa dirinya mengemban kedua posisi tersebut.
“Betul Pak, saya sebagai Ketua Komite di SDN Cijoho dan Ketua P2SP,” ungkap Jatnika.
Informasi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian status dan rangkap jabatan yang bersangkutan dengan ketentuan pembentukan komite sekolah maupun kepanitiaan program revitalisasi.
Sekretaris Jenderal Porwafi, Ade Kurnia, selaku pemerhati pendidikan, menyayangkan apabila dalam pelaksanaan program tersebut terdapat ketidaksesuaian persyaratan administrasi.
Menurut Ade, ketentuan mengenai komite sekolah perlu menjadi perhatian, khususnya Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Ia meminta instansi terkait menelusuri status kepegawaian serta dasar penunjukan Jatnika sebagai Ketua Komite dan Ketua P2SP.
“Kami berharap dinas terkait meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi, mulai dari tingkat pengawas sekolah, Inspektorat hingga BPKP, sehingga tidak terjadi penyimpangan administrasi maupun pelaksanaan di lapangan,” tegas Ade.
Di sisi lain, dugaan maladministrasi tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak berwenang. Status kepegawaian, dokumen pembentukan panitia, serta kesesuaian mekanisme pelaksanaan program perlu ditelusuri agar persoalan ini tidak hanya berkembang menjadi asumsi.
Hingga berita ini disusun, Kepala SDN Cijoho, Dedi, belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan terkait dugaan tersebut, termasuk mekanisme penunjukan Ketua P2SP dan keterlibatan unsur komite sekolah.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak sekolah maupun instansi terkait guna memperoleh pemberitaan yang berimbang dan proporsional.
(M. Ali)






