KAB. TASIKMALAYA, || Pemecatan relawan serta dugaan monopoli pemasok bahan pangan di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Cibeber, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, mencuat publik.
Isu tersebut dibenarkan oleh Kepala SPPG Cibeber, Ombry Markus Sakaria Beba saat dimintai tanggapan melalui pesan whatsapp oleh wartawan, Rabu (18/11/2026)
Ombry menyebut persoalan yang sebelumnya muncul di internal maupun eksternal SPPG Cibeber telah diselesaikan melalui kesepakatan bersama.
Namun, keterangannya menyisakan sejumlah pertanyaan, terutama terkait mekanisme pemberhentian relawan dan pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan tersebut.
Dalam keterangannya kepada media, Ombry mengatakan seluruh permasalahan telah diselesaikan melalui mediasi yang melibatkan mitra, yayasan, dan pihak SPPG.
“Intinya semua permasalahan sudah terselesaikan secara internal dan eksternal SPPG, dan telah menyepakati atas dasar permasalahan yang terkait dan dimediasi oleh mitra, yayasan dan SPPG,” demikian keterangan Ombry.
Ia juga menyatakan pemberhentian relawan bukan menjadi tanggung jawab SPPG. Jika media membutuhkan penjelasan lebih rinci, Ombry menyarankan agar konfirmasi ditujukan kepada pihak mitra atau yayasan.
“Karena terkait pemberhentian juga bukan tanggung jawab SPPG, dan jika pihak media terkait perlu jawaban lebih rinci bisa konfirmasi bertanya ke mitra/yayasan,” tulisnya.
Namun, pernyataan tersebut menjadi perhatian setelah muncul dokumen surat pemberhentian penugasan yang mencantumkan nama Ombry sebagai pihak yang menandatangani.
Surat bernomor 021/SPP/Mitra-SPPG-Cibeber/XI/2026 itu berperihal Pemberhentian Penugasan sebagai Chef dan Koordinator Relawan Dapur MBG SPPG Cibeber Manonjaya
Dalam dokumen tersebut, pemberhentian penugasan ditujukan kepada relawan yang menjalankan posisi Chef dan Koordinator Relawan Dapur. Surat itu tercantum ditandatangani langsung oleh KSPPG Cibeber Manonjaya, Ombry Markus Sakaria Beba.
Keberadaan surat tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kewenangan dalam proses pemberhentian relawan, terutama ketika Kepala SPPG menyatakan bahwa pemberhentian bukan menjadi tanggung jawab pihak SPPG.
Aturan BGN soal Pemberhentian Relawan
Persoalan ini juga berkaitan dengan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang tugas dan tanggung jawab Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Dalam ketentuan tugas dan tanggung jawab Kepala SPPG, poin 3 huruf m, disebutkan bahwa Kepala SPPG tidak diperkenankan memberhentikan relawan secara sepihak.
Ketentuan tersebut menjadi penting untuk melihat apakah pemberhentian penugasan relawan di SPPG Cibeber telah sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Meski Ombry menyatakan persoalan telah diselesaikan melalui mediasi, penyelesaian internal tidak serta-merta menjawab pertanyaan mengenai proses awal pemberhentian, pihak yang mengambil keputusan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan BGN.
Dugaan Monopoli Supplier Belum Terjawab
Selain persoalan pemberhentian relawan, media juga meminta klarifikasi terkait dugaan monopoli supplier bahan pangan atau kebutuhan operasional di SPPG Cibeber.
Pertanyaan yang diajukan mencakup keterlibatan pihak mitra dalam menentukan pemasok, mekanisme pemilihan supplier, keterbukaan terhadap pemasok lain, hingga jaminan transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan.
Namun, dalam jawaban yang disampaikan, Ombry belum memberikan penjelasan secara spesifik mengenai mekanisme pemilihan supplier maupun menanggapi substansi dugaan monopoli tersebut.
Ia lebih menekankan bahwa persoalan yang muncul telah diselesaikan melalui mediasi bersama pihak mitra, yayasan, dan SPPG, serta mengarahkan media untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada mitra atau yayasan.
Klarifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan, tetapi sejumlah substansi yang ditanyakan masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.
Media tetap membuka ruang bagi pihak mitra, yayasan, maupun Kepala SPPG Cibeber untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai mekanisme pemberhentian relawan, dasar pengambilan keputusan, serta tata kelola pengadaan bahan pangan.
Hal ini diperlukan agar informasi yang berkembang di masyarakat dapat disajikan secara utuh, berimbang, dan berdasarkan keterangan para pihak serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
(Tim)






